Universitas Bestari di Kota Serang Ditutup Awal Oktober 2026, Mahasiswa Sebut Audit Bermasalah Sejak Juli 2025

SERANG – Polemik penutupan Universitas Bestari di Jalan Ciruas-Walantaka, Kota Serang, memasuki babak baru.

Staf non-akademik sekaligus humas kampus, Panji, dan Ketua Aliansi Mahasiswa, Muhamad Rendi, memberikan keterangan berbeda terkait kronologi teguran Dikti hingga nasib pengembalian uang kuliah.

Panji membenarkan kampus telah ditutup. Ia mengaku baru mengetahui penutupan pada awal Oktober 2026 dari dosen, lalu mengecek langsung di laman PDDikti.

“Memang sudah ditutup. Itu mulai penutupan itu pas awal Oktober. Saya tahu dari dosen, terus saya cek di Dikti, oh iya tutup. Langsung saya sampaikan ke rektorat,” ujar Panji saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10/2026).

Terkait teguran Dikti, Panji mengaku hanya sebagai pelaksana pendataan.

Ia menyebut status pembinaan dari Dikti sudah ada sejak September 2025.

“Kalau untuk Dikti ke kampus itu, saya cuma perintah doang. Misal perbaikan data ini, sampaikan ke mahasiswa. Terkait hasil dari Dikti, saya enggak tahu malah, enggak diberitahu dari rektoratnya,” katanya.

Panji yang kini sudah tidak dilibatkan di kampus dan fokus di SMK dalam dua minggu terakhir itu juga mengaku tidak tahu detail laporan ke Polresta.

Untuk KBM terakhir, Panji menyebut masih berjalan hingga September 2026 saat statusnya masih pembinaan.

Soal pengembalian uang, ia mengaku sudah ada pengembalian bertahap.

“Setahu saya sudah dikembalikan secara bertahap, ditransfer. Itu yang dikembalikan uang kegiatan yang belum terlaksana, kayak KKM atau praktik,” ucap Panji.

Sementara itu, Ketua Aliansi Mahasiswa Universitas Bestari, Muhamad Rendi, mengungkap penyebab penutupan lebih rinci. Ia menyebut audit Dikti sudah dimulai sejak Juli 2025.

“Di-audit itu dari semenjak Juli 2025. Terus di bulan November baru status Dikti-nya jadi pembinaan,” kata Rendi, mahasiswa PJKR semester 8 yang seharusnya wisuda Desember 2026 ini.

Menurut Rendi, ada 4 persoalan yang ditemukan Dikti, pertama dugaan mahasiswa gaib.

Rektor menyebut, kata Rendi, diberi sanksi karena data mahasiswa tidak ada.

Kedua mengenai dugaan jual beli ijazah, ia mengungkapkan, terdapat salah satu dosen yang melaporkan hal tersebut.

Ketiga mengenai fasilitas yang tidak layak, sperti laboratorium untuk prodi teknik tidak ada.

Keempat soal administrasi berantakan. Kampus tidak pernah melaporkan KRS dan KHS per semester ke Dikti.

Hal ini, kata Rendi, disampaikan langsung Kepala LLDIKTI dalam audiensi pertengahan Oktober tahun ini.

Terkait laporan ke polisi, Rendi menegaskan statusnya masih sebatas aduan, bukan Laporan Polisi (LP) resmi.

Surat aduan Nomor 002/AM-UB/X/2026 sudah diserahkan ke Polresta Serang Kota.

“Awalnya saya melaporkan untuk aksi demo hari Sabtu bulan September, tapi rektor tidak ada jawaban. Terus pihak kepolisian juga mengajukan ke rektor, warek I, warek II, tidak ada jawaban. Akhirnya aksi tidak jadi,” ujar Rendi.

“Saya sudah tunjukkan surat-suratnya ke Polres, tapi masih batas aduan,” sambungnya.

Rendi mengungkapkan, pengembalian uang belumlah selesai. Menurutnya, pengembalian tidak 100%.

“Sudah beberapa mahasiswa yang menerima, cuman bukan yang diinginkan. Enggak full, kayak 70-80% lah,” ujarnya.

Ia mengaku sudah negosiasi dan ada surat yang ditandatangani rektor bahwa biaya kegiatan yang belum terlaksana seperti PKL, PPL, sempro, sidang, dan KKM harus dikembalikan 100%.

Serta bagi mahasiswa yang tidak diterima di kampus baru saat masa pembinaan, uangnya harus dikembalikan.

Persoalan lain, mahasiswa yang pindah kampus hanya diakui sebagian SKS.

“Harusnya sudah nempuh 130 SKS, di kampus baru diterimanya cuman 70 SKS. Teman-teman saya enggak terima,” keluh Rendi.

Ia dan hampir 200 mahasiswa lain hanya difasilitasi pemberkasan pindah, tidak difasilitasi biaya. Alasan kampus, khawatir mahasiswa keberatan dengan UKT kampus baru yang lebih mahal, misalnya UKT di Uniba Rp3 juta dibanding Bestari Rp2 juta.

“Harus ada pertanggungjawaban dari Bestari,” tegas Rendi. (*/Ajo)