Laporan Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Al Azhar BSD Ditutup Tanpa Transparansi, Kemnaker Minta Waktu Tambahan
JAKARTA– Dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di lingkungan Yayasan Muslim BSD – Al Azhar BSD kembali bergulir di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Pada Kamis (12/11), utusan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mendatangi Kantor Kemnaker untuk menanyakan tindak lanjut pengaduan tersebut.
Kedatangan mereka bersama guru pelapor dan tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat diterima langsung oleh Plt. Direktur Bina Pemeriksaan Ketenagakerjaan (Binariksa) Kemnaker.
Sebelumnya, Said Iqbal memberikan tenggat satu minggu kepada pengawas ketenagakerjaan untuk menerbitkan nota pemeriksaan apabila ditemukan pelanggaran.
Pelapor, seorang guru berinisial SPU, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam penanganan laporannya melalui kanal Lapor Menaker.
“Pada fitur chat, pengawas yang menerima disposisi menyatakan pengaduan mengenai status hubungan kerja, PKWT, dan PHK adalah perselisihan hubungan industrial. Saya dapat chat itu Senin (9/11),” kata SPU.
Ia menyebut telah tiga kali melapor. Laporan pertama pada 21 Agustus 2026 dinyatakan selesai pada 21 September 2026 tanpa informasi proses maupun hasil pemeriksaan, meski ia sudah mengirimkan beberapa pesan yang tidak dibalas.
“Laporan kedua juga dibalas pengawas yang sama bersamaan dengan pernyataan sudah selesai, tanpa saya tahu prosesnya. Pertemuan hari ini adalah respons dari surat pengaduan lanjutan saya ke Penasihat Khusus Presiden dan Kemnaker,” ujarnya.
Advokat LBH Pijar Harapan Rakyat, Fairuz Lazuardi, menilai penutupan laporan di kanal Lapor Menaker tanpa transparansi merupakan bentuk pengabaian kewenangan.
Menurutnya, pengawasan norma ketenagakerjaan adalah ranah pro-justitia yang berdiri sendiri dan terpisah dari mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
“Menutup kanal tanpa transparansi proses pemeriksaan tidak sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Pelayanan Publik. Pengawas memiliki kewajiban atributif melakukan pemeriksaan dan menerbitkan nota sesuai Permenaker No.11 Tahun 2026 jo No.15 Tahun 2026,” tegas Fairuz.
Ia juga menyoroti dugaan pelanggaran formil yang kasat mata. Dalam kasus guru SPU, ditemukan dugaan pelanggaran PKWT untuk pekerjaan tetap, penerapan masa percobaan (probation) yang tidak sesuai aturan, kekosongan dokumen PKWT, hingga pencatatan PKWT yang diduga backdating dan antidating.
“Lima bulan berjalan, guru SPU di usia 36 tahun kehilangan jam mengajar, terputus upah, jaminan sosial, dan tunjangan profesi guru dari pemerintah,” jelasnya.
Fairuz menambahkan, nota pemeriksaan merupakan instrumen administratif untuk menyatakan ada tidaknya pelanggaran guna menegakkan kepatuhan hukum.
Alasan nota hanya untuk pekerja aktif adalah pembatasan birokratis yang keliru dan melemahkan perlindungan negara.
“Sebagai pihak berkepentingan langsung, pelapor berhak atas informasi dan salinan hasil pemeriksaan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Ditjen Binariksa Kemnaker meminta waktu tambahan untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan berjanji dalam waktu dekat akan mengundang guru pelapor untuk klarifikasi.
Secara terpisah, Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal meminta agar kasus ini diperiksa secara objektif, menyeluruh, dan transparan.
“Kementerian Ketenagakerjaan bersama pengawas pusat turun melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan pelanggaran, segera terbitkan nota pemeriksaan,” kata dia, dikutip Sabtu (14/11/2026).
“Jangan sampai mereka mendidik anak-anak tentang keadilan, tetapi bekerja tanpa kepastian hukum. Saya akan mengawal proses ini hingga para guru memperoleh kepastian, perlindungan dan keadilan yang semestinya,” sambung Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya.
Kasus ini kini menunggu tindak lanjut pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan pusat. ***
