Wisata Anyer

Mahasiswa Program Doktor UIN SMH Banten Terbitkan Jurnal Q1

Dindik Hari Pahlawan

SERANG— Mahasiswa Program Doktor Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Martomo, berhasil memublikasikan penelitian ilmiah dalam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, jurnal internasional bereputasi yang dikenal terindeks Scopus Q1.

Capaian ini memperlihatkan kontribusi mahasiswa doktor dalam pengembangan ilmu hukum keluarga sekaligus memperkuat tradisi riset kolaboratif lintas perguruan tinggi.

Artikel berjudul “Administrative Permission and Proportional Formalism in Indonesian Civil-Servant Divorce Adjudication” diterbitkan pada Volume 11 Nomor 2 Tahun 2026, halaman 684–711.

Penelitian tersebut ditulis Martomo bersama Prof. Dr. Itang, M.Ag., Ketua Program Studi Doktor HKI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Edi Sofwan dan Dodi Sugianto dari Universitas Pamulang, serta Muhammad Aras Prabowo dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).

Penelitian ini mengkaji persoalan izin administratif dalam perkara perceraian aparatur sipil negara (ASN), khususnya ketika persyaratan administratif memengaruhi proses pemeriksaan dan putusan pengadilan.

Indorama Hari Pahlawan

Melalui pendekatan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, penelitian menemukan adanya perkembangan penting dalam praktik peradilan Indonesia.

Kajian tersebut menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Pbr, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Pbr, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 136 K/Ag/2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan izin administratif tidak semestinya diperlakukan sebagai hambatan mutlak terhadap akses memperoleh keadilan.

PT PCM Pahlawan

Pengadilan perlu mempertimbangkan tujuan administratif, dampak penundaan, serta perlindungan hak para pihak secara proporsional.

Martomo menegaskan bahwa kajian tersebut berangkat dari kebutuhan menghadirkan hukum yang tidak hanya tertib secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif.

“Persyaratan administratif memiliki fungsi penting dalam menjaga tata kelola aparatur negara. Namun, penerapannya harus tetap mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Hukum tidak boleh kehilangan tujuan kemanusiaannya hanya karena persoalan prosedural,” ungkap Martomo.

Menurutnya, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas akademik mahasiswa doktor agar mampu menghadirkan gagasan yang relevan dengan persoalan hukum nasional.

“Publikasi internasional bukan semata-mata soal reputasi akademik. Yang lebih penting adalah bagaimana penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap pembaruan hukum dan praktik peradilan di Indonesia,” tambahnya.

Kolaborasi tersebut menjadi contoh sinergi akademik dalam menghasilkan penelitian yang tidak hanya memperkaya literatur hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan perspektif bagi penguatan peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Publikasi ini diharapkan mendorong mahasiswa doktor lainnya untuk memperkuat penelitian berbasis persoalan nyata, memperluas jejaring akademik, dan meningkatkan kontribusi keilmuan pada tingkat internasional. ***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien