BPBD Cilegon Usulkan Titik Evakuasi Bencana di 43 Kelurahan

CILEGON – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon mendorong setiap kelurahan memiliki titik evakuasi bencana sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Usulan tersebut disampaikan BPBD kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon yang saat ini tengah melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Melalui usulan tersebut, BPBD berharap keberadaan lokasi evakuasi tidak hanya terpusat di beberapa wilayah, tetapi dapat menjangkau seluruh 43 kelurahan di Kota Cilegon.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon, Damanhuri mengatakan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB), saat ini terdapat empat titik evakuasi yang tersebar di Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, dan Grogol.
“Ada empat titik yaitu Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Pulomerak, dan Grogol,” ujar Damanhuri.

Namun, seiring dengan proses review RTRW, BPBD mengusulkan agar penentuan lokasi evakuasi diperluas hingga ke tingkat kelurahan.
“Nah karena sekarang ada perubahan RT RW review kita masukan kemarin sudah rapat yang pertama disampaikan bahwa nanti kedepan titik-titik evakuasi itu di 43 kelurahan terutama di kelurahan itu sendiri,” ungkap Damanhuri.
Menurutnya, keberadaan titik evakuasi di setiap kelurahan penting untuk memudahkan masyarakat menemukan lokasi aman ketika terjadi bencana.

Dengan demikian, proses penyelamatan dan mobilisasi warga diharapkan dapat dilakukan lebih terarah.
Untuk merealisasikan usulan tersebut, BPBD juga telah mengirimkan surat kepada seluruh kelurahan agar masing-masing lurah mengidentifikasi dan mengusulkan lokasi yang dinilai layak dijadikan tempat evakuasi.
“Dan kami sudah membuatkan surat supaya pak lurah nanti menunjuk kira-kita titik mana di setiap kelurahannya,” ujarnya.
Damanhuri menjelaskan, lokasi yang diusulkan tidak harus berupa bangunan khusus. Sejumlah fasilitas yang dinilai aman, seperti sekolah maupun tempat lainnya, dapat dipertimbangkan menjadi lokasi evakuasi.
“Itu apakah misalnya nanti contoh di sekolahan atau di beberapa tempat yang memang dianggap itu aman untuk dilakukan evakuasi apabila terjadi bencana,” tuturnya.
Hasil identifikasi dari masing-masing kelurahan nantinya akan menjadi bahan masukan dalam proses peninjauan tata ruang yang sedang dilakukan DPUPR Kota Cilegon.
“Kita sudah kirim surat dan nanti akan disampaikan ke tim review daripada RTRW yang dilakukan oleh DPUPR,” ujarnya.
Melalui langkah tersebut, BPBD berharap perencanaan tata ruang Kota Cilegon turut memperhatikan kebutuhan lokasi evakuasi bencana hingga tingkat kelurahan, sehingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dapat dibangun lebih dekat dengan masyarakat. ***


