Wisata Anyer

Belanja Pegawai Pemkab Serang Turun Jadi 34 Persen, Rata-Rata 400 ASN Pensiun Setiap Tahun

Dindik Hari Pahlawan

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mulai mencatat penurunan proporsi belanja pegawai dalam struktur anggaran daerah.

Hingga 2026, persentase belanja pegawai tercatat sebesar 34 persen, turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 37 persen.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) akibat memasuki masa pensiun, sementara pemerintah daerah tidak melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, Agus Firdaus mengatakan, rata-rata terdapat sekitar 400 pegawai yang pensiun setiap tahun.

Kondisi tersebut berkontribusi terhadap pengurangan beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.

Indorama Hari Pahlawan

“Kalau sekarang ada penurunan angka belanja pegawai, dari 37 persen menjadi 34 persen. Kondisi ini mengakumulasi pengurangan belanja pegawai,” ujar Agus Senin (16/11/2026).

Menurutnya, kebijakan tidak melakukan rekrutmen CPNS turut memengaruhi penurunan tersebut.

Terlebih, pemerintah daerah telah mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PT PCM Pahlawan

Meski demikian, persentase belanja pegawai Kabupaten Serang saat ini masih belum memenuhi ketentuan mandatori sebesar 30 persen.

Agus menilai, penurunan sebesar tiga poin persentase merupakan perkembangan positif bagi pengelolaan keuangan daerah. Apalagi, jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun diperkirakan terus memberikan pengaruh terhadap komposisi belanja APBD.

“Memang belanja pegawai kita belum sesuai mandatori 30 persen, hanya saja bisa turun tiga persen sudah luar biasa. Informasi dari BKPSDM per tahun yang pensiun rata-rata 400 orang,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan tenggat waktu penyesuaian proporsi belanja pegawai hingga 2029 atau 2030.

Di tengah upaya menekan proporsi belanja pegawai, BPKAD Kabupaten Serang juga memastikan realisasi serapan anggaran daerah hingga triwulan III 2026 masih sesuai target.

Realisasi belanja daerah tercatat mencapai 65 persen, sedangkan realisasi pendapatan berada pada kisaran 73 hingga 75 persen.

Agus menjelaskan, perbedaan capaian tersebut salah satunya dipengaruhi mekanisme penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang langsung ditransfer kepada pemerintah desa.

Selain itu, penyesuaian jumlah transfer dan perubahan regulasi menyebabkan sebagian penyaluran dana desa mengalami penundaan sehingga belum masuk dalam pencatatan realisasi belanja BPKAD.

Belanja infrastruktur juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan serapan. Sebab, pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan tidak selalu langsung diajukan untuk pembayaran.

Hal serupa terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan langsung pemerintah pusat kepada sekolah.

Untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah, BPKAD juga terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Namun, penggunaannya masih perlu ditingkatkan karena sejumlah OPD menghadapi kendala dalam proses administrasi dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban.

Sementara terkait kerja sama dengan Bank Banten sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Agus memastikan transaksi keuangan daerah, termasuk pembayaran gaji ASN dan PPPK, berjalan normal.

“Semua berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Transaksi, pelayanan secara makro sesuai kebutuhan pemerintah daerah maupun pegawai semua normal,” pungkasnya. (*/ADV)

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien