SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mulai menjajaki penyelesaian tunggakan honorarium Tim Likuidasi PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Ciomas untuk periode 2024 dan 2025. Pembayaran tersebut direncanakan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Serang Tahun 2027.
Kepastian itu mengemuka setelah kuasa hukum Tim Likuidasi PT LKM Ciomas, Daddy Hartadi, menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemkab Serang di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Jumat (13/11/2026) sore.
Pertemuan yang berlangsung di ruang Asisten Daerah (Asda) II Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) tersebut membahas penyelesaian kewajiban pembayaran honorarium yang belum diterima kliennya.
Sejumlah pejabat Pemkab Serang turut hadir, di antaranya Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Syamsuddin, Kepala Bagian Hukum Anton Hermawanto, serta Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Raden Faisal Rahmansyah.
Usai pertemuan, Daddy mengatakan pembahasan tersebut menghasilkan perkembangan positif.
Menurutnya, Pemkab Serang telah mengakui adanya kewajiban pembayaran honorarium kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi PT LKM Ciomas.
“Alhamdulillah kita sudah mendekati ada penyelesaian. Artinya, sudah didapatkan ada pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Serang, ada kewajiban untuk menyelesaikan honor tim likuidasi, terutama Ketua Tim Likuidasi dan Wakil Ketua Tim Likuidasi,” ujar Daddy kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu disepakati, terutama terkait besaran pembayaran dan persyaratan penyelesaiannya.
“Namun, tadi ada nilai dan syarat yang memang menjadi satu objek yang kemudian nanti akan disepakati bersama,” imbuhnya.
Daddy menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari tahapan akhir negosiasi.
Sebelumnya, pihak kuasa hukum telah melayangkan surat teguran hukum dan dua kali memenuhi undangan Pemkab Serang untuk membicarakan persoalan tersebut.
Kedua belah pihak, kata dia, sama-sama menghendaki agar persoalan tunggakan honorarium diselesaikan melalui musyawarah tanpa harus berlanjut ke proses hukum.
“Saya bersyukur alhamdulillah terkait hasil rapat hari ini yang kemungkinan besar kita akan ada penyelesaian secara baik, musyawarah tanpa perlu melakukan upaya-upaya hukum yang lain,” katanya.
Daddy mengungkapkan, tunggakan yang menjadi pembahasan mencakup honorarium selama dua tahun anggaran, yakni 2024 dan 2025.
Sementara itu, pada periode 2022 dan 2023, kliennya masih menerima pembayaran honorarium. Besarannya mencapai Rp4,5 juta per bulan untuk Ketua Tim Likuidasi dan Rp3,5 juta per bulan untuk Wakil Ketua.
Khusus pada 2023, masing-masing menerima honorarium selama enam bulan.
Karena itu, pihaknya mengusulkan agar penyelesaian tunggakan 2024 dan 2025 mengacu pada besaran honorarium yang diterima pada tahun terakhir pembayaran, yakni 2023.
“Jadi, penyelesaiannya adalah bagaimana itu diselesaikan dengan disamakan dengan honor yang telah diterima di tahun sebelumnya, tahun terakhir di tahun 2023,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembayaran honorarium tersebut hanya diperuntukkan bagi dua orang, yakni Ketua dan Wakil Ketua Tim Likuidasi yang menjadi kliennya.
Adapun anggota tim lainnya berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN), sehingga tidak memperoleh honorarium tambahan dalam pelaksanaan tugas likuidasi tersebut.
“Untuk tim yang mendapatkan honor hanya dua orang saja, artinya klien kita. Selebihnya memang ada anggota tim yang memang berasal dari unsur ASN, sehingga tidak mendapatkan lagi honor atau double income di dalam konteks tim likuidasi ini,” ungkap Daddy.
Lebih lanjut, Daddy menyebut kesepakatan pembayaran honorarium nantinya akan dituangkan dalam berita acara.
Dokumen tersebut sekaligus menjadi bagian dari dasar administrasi untuk menetapkan pembubaran Tim Likuidasi PT LKM Ciomas.
Dengan demikian, apabila seluruh kewajiban pembayaran telah diselesaikan, tugas dan tanggung jawab tim likuidasi dapat dinyatakan tuntas.
Namun, pembayaran tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena Pemkab Serang terlebih dahulu akan mengusulkan kebutuhan anggarannya dalam APBD 2027.
“Kalau besaran itu disepakati, Pemkab akan merespon dengan mengusulkan di anggaran APBD 2027 untuk dibayarkan di tahun 2027,” tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak Setda Kabupaten Serang belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pertemuan maupun rencana penganggaran pembayaran tunggakan honorarium tersebut.
Sejumlah pejabat yang hadir lebih dahulu meninggalkan kantor sebelum sempat dimintai konfirmasi oleh awak media.***
