Wisata Anyer

IMM Banten Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa, Minta Hashim Djojohadikusumo Tak Asal Bicara

Dindik Hari Pahlawan

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Banten menolak wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Penolakan tersebut disampaikan Ketua Bidang Agraria DPD IMM Banten, Mohamad Ilham, menyusul pernyataan Hashim Djojohadikusumo terkait wacana relokasi satwa langka yang menjadi salah satu ikon konservasi Indonesia tersebut.

IMM Banten menilai, wacana pemindahan Badak Jawa tidak boleh disampaikan secara serampangan tanpa didukung kajian ilmiah, ekologis, sosial, dan budaya yang komprehensif.

Ilham menegaskan, pemerintah maupun pejabat publik harus berhati-hati dalam menyampaikan gagasan mengenai kebijakan strategis, terlebih yang menyangkut keberlangsungan satwa dilindungi dan kawasan konservasi.

“Kami tidak menolak adanya risiko bencana di Ujung Kulon. Tetapi sebagai bagian dari pemerintah, Hashim seharusnya tidak asal menyampaikan wacana kebijakan strategis tanpa dasar kajian ilmiah yang kuat. Pernyataan pejabat publik memiliki konsekuensi dan jangan sampai justru menimbulkan kegaduhan,” tegas Mohamad Ilham, Selasa (17/11/2026).

Indorama Hari Pahlawan

Menurutnya, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Keberadaannya di Taman Nasional Ujung Kulon juga mempunyai nilai sejarah, budaya, serta menjadi bagian dari identitas masyarakat Banten.

Selama ini, Badak Jawa telah melekat sebagai simbol Ujung Kulon sekaligus kebanggaan masyarakat Banten.

PT PCM Pahlawan

Karena itu, kawasan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai habitat satwa, tetapi juga sebagai warisan alam dan identitas budaya daerah.

“Bagi masyarakat Banten, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka. Ia telah menjadi simbol Ujung Kulon, bagian dari identitas dan kebanggaan daerah. Memindahkannya bukan sekadar memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain, tetapi menyangkut hubungan masyarakat dengan sejarah, lingkungan, dan warisan alamnya,” ujarnya.

Di sisi lain, IMM Banten meminta pemerintah membuka ruang transparansi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kawasan Ujung Kulon.

Termasuk, kata Ilham, kebijakan penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Ia menegaskan, pihaknya tidak menuduh wacana relokasi Badak Jawa memiliki keterkaitan dengan kepentingan pertambangan.

Namun, publik berhak mempertanyakan dan memperoleh informasi yang jelas mengenai arah kebijakan pemerintah.

“Kami tidak menuduh wacana relokasi Badak Jawa berkaitan dengan pertambangan. Tetapi publik berhak bertanya dan mendapatkan transparansi. Kepentingan ekonomi tidak boleh mengalahkan kepentingan konservasi dan warisan ekologis Banten,” tegasnya.

Lebih lanjut, IMM Banten meminta setiap kebijakan terkait masa depan Badak Jawa melibatkan masyarakat Banten, kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, serta para ahli konservasi.

Ilham juga mengingatkan pejabat publik agar mampu membedakan antara gagasan pribadi, wacana kebijakan, dan keputusan resmi pemerintah yang telah melalui proses kajian.

“Kalau ini masih sebatas gagasan, sampaikan sebagai gagasan. Jangan membuat masyarakat seolah-olah berhadapan dengan keputusan yang sudah final. Pejabat publik harus berbicara berdasarkan data, kajian, dan tanggung jawab komunikasi yang baik,” pungkasnya.

IMM Banten menegaskan komitmennya untuk mengawal perlindungan Badak Jawa, menjaga kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon, serta mempertahankan warisan ekologis dan budaya masyarakat Banten.***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien