Wisata Anyer

Tolak Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang, PERADI Banten Raya Layangkan Gugatan ke PTUN Jakarta

Dindik Hari Pahlawan

PANDEGLANG – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Banten Raya, Raden Elang Yayan Mulyana, menyiapkan langkah hukum untuk menggugat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Keputusan yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 tersebut mengatur tentang penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten.

​Pernyataan itu disampaikan Yayan saat menggelar konsolidasi bersama aktivis dan masyarakat di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Sabtu (21/11/2026).

​Gugatan dilayangkan menyusul masuknya kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam peta penetapan wilayah pertambangan.

Kebijakan ini dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan serta merusak ekosistem kawasan konservasi tersebut.

​Yayan menjelaskan, pertemuan di Pandeglang merupakan langkah awal untuk menyusun strategi sekaligus menghimpun masukan dari masyarakat, khususnya warga Ujung Kulon yang memahami kondisi lapangan secara langsung.

Indorama Hari Pahlawan

Ia menegaskan bahwa langkah hukum ini murni demi kepentingan publik dan kelestarian alam, bukan agenda pribadi atau kelompok tertentu.

​”Ini bentuk perjuangan murni untuk masyarakat, wabil khusus untuk masyarakat Ujung Kulon,” ujarnya.

​Menurut Yayan, kesaksian dan data dari masyarakat—termasuk pihak yang selama ini menjaga habitat badak Jawa—sangat krusial untuk memperkuat materi gugatan serta memetakan potensi kerusakan jika aktivitas tambang beroperasi di kawasan tersebut.

PT PCM Pahlawan

​Ia juga menyoroti rekam jejak industri pertambangan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Bangka Belitung, hingga Kalimantan.

Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam kerap memicu kerusakan ekologis dan ketimpangan ekonomi, alih-alih menyejahterakan warga lokal.

​”Pengalaman saya di Papua, di Freeport, yang kaya raya itu orang-orang Jakarta, orang asing, yang miskin itu orang lokal,” katanya.

​Selain merusak bentang alam dan menghilangkan tutupan hutan, aktivitas tambang dikhawatirkan mengubah karakter wilayah serta mengancam warisan alam dan sejarah Banten.

“Ini satu bentuk penghancuran alam. Jadi jangan dibiarkan. Kita harus punya kesadaran lebih,” imbuhnya.

​Sebagai tindak lanjut, tim advokasi akan menggelar pertemuan lanjutan di Ujung Kulon guna menyerap aspirasi warga secara lebih luas.

Konsolidasi lintas daerah juga disiapkan untuk memfinalisasi argumentasi hukum sebelum berkas gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Menteri ESDM sebagai pihak tergugat.

​”Nanti kita konsolidasi dengan seluruh pengacara. Saya akan siapkan kurang lebih hampir 500 pengacara yang siap mendukung dan memberikan bantuan hukum untuk membatalkan keputusan Menteri ESDM,” tandas Yayan.

​Saat ini, tim advokasi tengah merampungkan kerangka strategi dan agenda kerja untuk satu bulan ke depan.

Yayan berharap upaya kolektif ini mampu membentengi kawasan konservasi Ujung Kulon dari ancaman pertambangan demi generasi mendatang. (*/ARAS)

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien