Wisata Anyer

DPC GMNI Pandeglang Desak Pemda Bersikap Terkait Penetapan WUP di Sekitar Ujung Kulon

Dindik Hari Pahlawan

PANDEGLANG – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pandeglang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera menyatakan sikap resmi terkait penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

​Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.

​DPC GMNI Pandeglang menilai kebijakan itu tidak sekadar menyangkut urusan administratif pertambangan, melainkan berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan ekologi, kehidupan masyarakat pesisir, serta tanggung jawab negara menjaga kawasan konservasi.

Terlebih, TNUK merupakan habitat asli Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) sekaligus berstatus sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

​Meskipun penetapan WUP belum otomatis berarti terbitnya Izin Usaha Pertambangan (IUP), publik dinilai berhak mengetahui arah kebijakan serta potensi dampak lingkungannya.

Indorama Hari Pahlawan

Pihaknya juga menyoroti informasi dari Kementerian ESDM yang menyebutkan bahwa proses pengusulan wilayah tersebut telah melibatkan Pemprov Banten sejak 2015.

​”Apakah Pemkab Pandeglang mengetahui proses tersebut? Apakah pernah menyampaikan keberatan? Dan sejauh mana kepentingan masyarakat serta kajian ekologis menjadi pertimbangan?” tulis DPC GMNI Pandeglang dalam pernyataan sikap tertulisnya.

​Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bersikap transparan sebelum muncul dampak ekologis yang sulit dipulihkan.

PT PCM Pahlawan

Merujuk pada perspektif Marhaenisme, pengelolaan sumber daya alam semestinya berpihak pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan ruang hidup warga, bukan semata-mata berorientasi pada investasi.

​Dalam pernyataan sikapnya, DPC GMNI Pandeglang menyampaikan lima poin tuntutan kepada pemerintah daerah:

  1. ​Pernyataan Sikap Resmi: Meminta Pemkab Pandeglang menyampaikan sikap resmi secara terbuka atas penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon.
  2. ​Keterbukaan Dokumen: Mendesak Pemprov Banten membuka dokumen pengusulan WUP ke publik, meliputi surat usulan, kajian teknis, peta koordinat, dan pertimbangan lingkungan.
  3. ​Kajian Ekologis Independen: Meminta dilakukannya kajian risiko ekologis secara independen dan transparan dengan melibatkan akademisi, masyarakat pesisir, nelayan, serta pegiat lingkungan.
  4. ​Jaminan Kawasan Konservasi: Memastikan tidak ada aktivitas pertambangan yang mengganggu fungsi konservasi dan ekosistem TNUK.
  5. ​Partisipasi Bermakna: Menuntut pelibatan masyarakat secara aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.

​Menutup pernyataannya, DPC GMNI Pandeglang menegaskan bahwa kawasan Ujung Kulon memiliki nilai ekologis dan sosial yang krusial bagi masyarakat pesisir serta generasi mendatang, sehingga keselamatan lingkungan harus menjadi prioritas utama.***

BKPSDM dan DPRD Pandeglang
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien