Menteri LH Jumhur Hidayat Minta Perairan Taman Nasional Ujung Kulon Dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memandang bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan fungsi ekosistem.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, terdapat beberapa alasan penting mengapa perairan sekitar TNUK perlu dikeluarkan dari WUP, di antaranya:
- Habitat Terakhir Badak Jawa: Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), spesies berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
- Potensi Tekanan dan Risiko Ekologis: Aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia. Meskipun belum terdapat kegiatan pertambangan maupun bukti pengukuran dampak langsung terhadap Badak Jawa di lokasi WUP yang dimaksud, potensi risiko tersebut perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, mengingat tingginya nilai konservasi kawasan dan terbatasnya populasi spesies ini.
- Evaluasi Kepmen ESDM dan Moratorium Tindak Lanjut: Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah bersurat dan merekomendasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan evaluasi serta peninjauan kembali Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar TNUK yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi. Untuk mempertegas langkah tersebut, bila diperlukan dapat dilakukan verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait, serta tindak lanjut pemanfaatan pada lokasi yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
- Dukungan Teknis dan Data KLH: Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk memastikan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Jumhur menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia.
Wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan agar tidak ada kegiatan lanjutan—seperti survei dan sebagainya—yang dapat mengganggu ketenangan Badak Bercula Satu.

Menanggapi kabar yang seolah menggambarkan sudah adanya rencana penambangan emas, terlebih yang dikait-kaitkan dengan Hashim Djojohadikusumo, Jumhur menyatakan hal tersebut tidak benar.
Menurutnya, adik kandung Presiden itu justru dikenal sebagai pencinta dan pelindung satwa liar, bahkan turut berkontribusi menggunakan dana pribadinya.
”Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” tegas Jumhur.***


