Mahasiswa Kecam Praktik Jual Beli Jabatan, Minta Walikota Cilegon Tak Terima Titipan
CILEGON – Agenda rotasi mutasi pejabat untuk mengisi jabatan yang kosong pasca pelantikan Walikota Cilegon definitif Edi Ariadi, yang rencananya akan dilakukan pasca Pemilu 2019, namun kabar burung soal adanya transaksi jual beli jabatan tersebut sudah santer terdengar sebagaimana diberitakan oleh faktabanten.co.id sebelumnya.
Rumor adanya praktik jual beli kursi jabatan dengan membayar sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah ini bahkan santer dibicarakan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Cilegon.
Hal tersebut mendapatkan sorotan tajam dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Cilegon Cilegon (IMC), Rizki Putra Sandika, yang menyatakan akan mengawal kebijakan strategis Pemkot Cilegon dalam keseriusannya melakukan reformasi birokrasi. Mahasiswa juga meminta Walikota Cilegon agar tidak main-main dalam hal ini.
“Saya sangat menyayangkan jika praktik jual beli jabatan betul adanya. Karena praktik inilah yang akan memicu tindak pidana korupsi. Jika di awal nya saja sudah menyalahi aturan bagaimana kedepanya,” ungkap Rizky kepada Fakta Banten, Selasa (12/3/2019).
IMC mengingatkan agar Walikota Cilegon memiliki integritas dan tidak melayani adanya praktik titip-menitip calon pejabat dalam rotasi dan mutasi.
Advert
“Maka Ikatan Mahasiswa Cilegon mendesak Walikota Cilegon beserta jajaran untuk profesional dalam melakukan reformasi birokrasi di Kota Cilegon. Jika memang terjadi praktik jual beli jabatan atau jabatan titipan. Maka Walikota harus tegas bertindak, jangan diam saja. Kita butuh reformasi birokrasi. Jika mekanisme di awalnya saja sudah transaksional, bagaimana mungkin akan berimbas baik untuk masyarakat dalam melakukan pelayanan dan kebijakan,” tegasnya.
Selain itu, Rizki juga berjanji akan mengawal rotasi jabatan di tubuh Pemkot Cilegon, agar Walikota Cilegon bisa transparan dalam mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut.
“Bagaimana mekanisme penilaian dan pengisian jabatan oleh Pemkot Cilegon, seharusnya transparan dan harus jelas. Karena Cilegon butuh reformasi birokrasi yang sesuai prosedur dan berimbas baik untuk masyarakat,” tandasnya. (*/Ilung)
[socialpoll id=”2521136″]
