CILEGON – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz, menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Cilegon harus menjadi momentum refleksi sekaligus penentu arah pembangunan ke depan, terutama di tengah masih adanya persoalan ketimpangan kesejahteraan di kota industri tersebut.
“Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon ke-27 bukan sekadar seremoni tahunan, tapi titik refleksi sekaligus arah ke depan bagi kota industri ini,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Menurut Aziz, di usia yang ke-27, Cilegon seharusnya telah memasuki fase kematangan pembangunan.
Orientasi pembangunan tidak lagi hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus menekankan aspek pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Di usia ke-27 ini, Cilegon sudah bukan kota yang “sedang tumbuh”, tetapi kota yang seharusnya mulai matang. Artinya, fokus pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan kualitas hidup,” katanya.
Ia menilai, momentum HUT ke-27 perlu dijadikan titik balik untuk mengarahkan Cilegon menjadi kota industri yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Singkatnya, HUT Cilegon ke-27 harus menjadi momentum perubahan arah: dari sekadar kota industri menjadi kota industri yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Aziz juga mengakui bahwa capaian pembangunan Kota Cilegon selama ini patut diapresiasi, terutama dari sisi pertumbuhan industri dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, serta posisi strategisnya sebagai gerbang Pulau Jawa bagian barat.
“Secara jujur, capaian Cilegon patut diakui pertumbuhan industri yang kuat, kontribusi besar terhadap ekonomi daerah, serta posisi strategis sebagai gerbang Pulau Jawa bagian barat,” imbuhnya.
Namun demikian, ia menyoroti masih adanya persoalan mendasar, khususnya terkait belum meratanya kesejahteraan masyarakat.
“Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang belum merata,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Cilegon pada semester I tahun 2025 tercatat sebanyak 483.015 jiwa.
Sementara itu, persentase penduduk miskin pada tahun 2025 berada di angka 3,44 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3,75 persen. Adapun garis kemiskinan tercatat sebesar Rp696.397 per kapita per bulan.
Meski demikian, Aziz menilai berbagai indikator tersebut masih menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah.
“Fakta masih adanya rumah tidak layak huni dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa keberadaan kawasan industri besar di Cilegon seharusnya mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kota dengan kawasan industri besar semestinya mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih optimal dan memastikan warganya hidup layak,” katanya.
Ia juga mendorong adanya penguatan sinergi antara sektor industri dengan masyarakat lokal, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan dunia industri.
“Mampu memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat lokal, meningkatkan kualitas SDM agar sesuai dengan kebutuhan industri dan mempercepat pengentasan kemiskinan dan perbaikan hunian,” pungkasnya.(*/ARAS)
