SERANG – Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy mempertanyakan kembali alasan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten yang menyebut bahwa proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak transparan.
“Mengukurnya dari mana dulu, kalau kurang tepat the right man on the right place itu kan bukan berarti orang itu didudukan tidak mampu,” ujarnya kepada wartawan, usai rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2021, Selasa (3/11/2020).
Andika kembali mempertanyakan tolok ukur yang digunakan Fraksi PDI Perjuangan atas tudingan proses mutasi dan promosi yang telah dilakukan itu bukan berdasar faktor like and dislike.
“Kan tolok ukurnya dari mana? Kan kalau ASN atau pejabat Pemprov kan mereka ada istilah harus siap ditempatkan di manapun berada,” kata Andika.
Bahkan pihaknya menyebut bahwa pelantikan yang telah dilakukan itu sesuai dengan proses yang ada.
“Kalau tidak sesuai gak mungkin dilantik,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, pada rapat paripurna, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten, Yeremia Mendrofa mengungkap bagaimana mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan Gubernur Banten beberapa waktu yang lalu dilakukan tidak transparan.
“Fraksi PDI Perjuangan melihat penempatan jabatan yang dilakukan gubernur masih tidak transparan, baik pada proses maupun hasilnya, sehingga menyisakan banyak persoalan,” ungkapnya.
Menurut dia, faktor like and dislike dinilai kelihatan lebih menonjol dibanding faktor profesionalitas yang sedari awal digembar-gemborkan Gubernur dalam program reformasi birokrasinya.
“Hal itu tergambar dari orang-orang yang ditempatkan bukan atas dasar the right man on the right place (orang yang tepat di tempat yang tepat),” sebutnya. (*/Faqih)
