LEBAK– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak menyatakan siap mengawal pelaksanaan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) agar program pemenuhan gizi masyarakat berjalan tertib, tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin, mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan BGN yang bertujuan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Cucu, penataan dapur pelaksana menjadi salah satu bagian penting yang perlu dikawal bersama. Penertiban, kata dia, bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan memastikan kapasitas dapur sesuai dengan kebutuhan dan porsi pelayanan yang telah ditetapkan dalam regulasi.
“KNPI Lebak mendukung kebijakan BGN untuk menertibkan dapur agar pelaksanaannya sesuai porsi, tertib dan tepat sasaran berdasarkan regulasi. Prinsipnya kami mendukung perbaikan tata kelola program,” ujar Cucu.
Selain penataan dapur, KNPI Lebak juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan BGN mengenai perpindahan yayasan yang menjadi bagian dari proses penataan penyelenggara program.
Namun, Cucu mengaku masih mempertanyakan alur penyampaian informasi kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah.
Ia menyebut, terdapat informasi mengenai perpindahan yayasan yang belum diterima secara optimal di daerah. Atas kondisi tersebut, KNPI Lebak menduga terdapat informasi yang belum tersampaikan atau masih tertahan dalam proses komunikasi.
“Kalau kebijakan perpindahan yayasan memang menjadi bagian dari penataan BGN, kami mendukung. Tetapi informasi ke daerah harus jelas. Kami menduga ada informasi yang belum tersampaikan atau masih tertahan, sehingga di lapangan muncul kebingungan,” katanya.
Cucu menilai komunikasi antara pemerintah pusat, daerah dan pihak pelaksana perlu berjalan terbuka agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak menimbulkan penafsiran berbeda di lapangan.
KNPI Dorong Dapur yang Sudah Masuk Virtual Account Segera Aktif
Di sisi lain, KNPI Lebak juga berharap dapur-dapur yang telah masuk dalam sistem virtual account dan memenuhi ketentuan dapat segera diaktifkan.
Menurut Cucu, percepatan aktivasi penting agar fasilitas yang telah dipersiapkan tidak berhenti hanya pada tahap administrasi, sementara kebutuhan pelayanan masyarakat terus berjalan.
“Kami berharap dapur yang sudah masuk virtual account dan telah memenuhi persyaratan bisa segera diaktifkan. Jangan sampai proses yang sudah berjalan kemudian terlalu lama berhenti karena persoalan komunikasi atau administrasi,” ujarnya.
Cucu menegaskan, KNPI Lebak tidak berada pada posisi untuk menggantikan kewenangan BGN. Peran organisasi kepemudaan, kata dia, adalah ikut memastikan kebijakan yang diterapkan dapat dipahami dan berjalan dengan baik di tengah masyarakat.
“Kami akan mengawal kebijakan BGN secara konstruktif. Kalau ada yang perlu ditertibkan, kami dukung penertiban. Kalau ada informasi yang belum sampai ke daerah, kami dorong agar komunikasinya diperjelas,” pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, KNPI Lebak berharap penataan program dapat berjalan lebih terukur, transparan dan sesuai regulasi, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh persoalan administratif maupun komunikasi antarlembaga. ***