LEBAK– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal pelaksanaan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari tingkat pusat hingga pelaksanaan di daerah.
KNPI Lebak menilai penguatan koordinasi dan komunikasi antarlembaga BGN menjadi bagian penting agar program pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak, Cucu Komarudin, mengatakan pihaknya mendukung langkah BGN dalam melakukan penataan terhadap pelaksanaan program, termasuk pengaturan dan penertiban dapur yang menjadi bagian dari penyelenggaraan program.
Menurut Cucu, penataan tersebut perlu dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, serta ketentuan mengenai porsi pelayanan yang telah ditetapkan oleh BGN.
“KNPI Lebak mendukung kebijakan BGN untuk melakukan penataan dan penertiban dapur agar pelaksanaan program berjalan sesuai porsi, tertib dan tepat sasaran. Kami melihat ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program,” ujar Cucu.
Selain persoalan dapur, KNPI Lebak juga menyatakan dukungan terhadap kebijakan BGN terkait penataan dan perpindahan yayasan yang menjadi bagian dari proses pengelolaan program.
Cucu mengatakan, setiap kebijakan yang dikeluarkan BGN perlu disampaikan melalui mekanisme komunikasi yang jelas dan berjenjang, sehingga dapat dipahami secara sama oleh jajaran BGN di tingkat provinsi maupun daerah serta para pelaksana di lapangan.
Menurutnya, kejelasan informasi menjadi penting terutama ketika terdapat perubahan kebijakan atau penyesuaian terhadap penyelenggara program.
“Kalau perpindahan yayasan merupakan bagian dari kebijakan penataan BGN, tentu kami mendukung. Yang terpenting adalah informasi dan petunjuk teknisnya dapat tersampaikan secara jelas dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah, sehingga pelaksana di lapangan memiliki pemahaman yang sama,” katanya.
Cucu menambahkan, penguatan koordinasi internal BGN di berbagai tingkatan diharapkan dapat meminimalkan perbedaan pemahaman ketika kebijakan diterapkan di lapangan.
KNPI Lebak juga mendorong agar dapur yang telah memenuhi persyaratan dan sudah masuk dalam sistem virtual account dapat segera memperoleh kepastian terkait proses aktivasi sesuai mekanisme BGN.
Menurut Cucu, percepatan tersebut penting agar fasilitas dan sumber daya yang telah dipersiapkan dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap dapur yang sudah masuk virtual account dan memenuhi persyaratan dapat segera mendapatkan kepastian proses aktivasi dari BGN sesuai mekanisme yang berlaku. Jangan sampai fasilitas yang sudah dipersiapkan terlalu lama menunggu hanya karena proses administrasi atau komunikasi,” ujarnya.
Cucu menegaskan bahwa KNPI tidak bermaksud mengambil alih kewenangan BGN. Peran organisasi kepemudaan tersebut adalah memberikan dukungan sekaligus mengawal agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dipahami dan dilaksanakan secara baik.
Menurutnya, koordinasi antara pimpinan BGN di tingkat pusat, provinsi dan daerah perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan memiliki arah pelaksanaan yang jelas.
“KNPI Lebak akan mengawal kebijakan BGN secara konstruktif. Kalau ada penertiban, kami mendukung sepanjang sesuai regulasi. Kalau ada kebijakan baru, kami berharap komunikasi dari tingkat pusat sampai daerah semakin diperjelas,” tutur Cucu.
Ia berharap proses penataan yang dilakukan BGN dapat berjalan transparan, terukur dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan optimal.
“Intinya kami mendukung BGN. Kami ingin program ini berjalan baik, tertib dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi di semua tingkatan BGN menjadi hal yang sangat penting,” pungkasnya. (*/Sahrul).
