SERANG – Upaya penanganan dampak musim kemarau dan fenomena El Nino di Kabupaten Serang mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Serang.
Penyaluran bantuan air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Al Bantani atau PDAM Kabupaten Serang bersama BAZNAS dan sejumlah stakeholder dinilai telah membantu masyarakat yang terdampak kekeringan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Supiyanto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Serang beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebutuhan air bersih masyarakat.
“Kami atas nama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang mengucapkan apresiasi, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Serang yang dikomandani oleh PDAM dan BAZNAS serta seluruh stakeholder dalam rangka menghadapi El Nino ataupun kemarau terkait bantuan air bersih kepada seluruh warga masyarakat yang terdampak,” ujar Supiyanto, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan, baik di wilayah timur, utara maupun selatan Kabupaten Serang.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, PDAM bersama stakeholder telah mengerahkan sekitar 100 mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah daerah, desa hingga kampung yang membutuhkan.
“Informasinya kurang lebih ada 100 mobil tangki yang meluncur di setiap daerah, di setiap desa, di setiap kampung dalam pelayanan air bersih,” katanya.
Supiyanto menilai langkah tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.
Namun, menurut dia, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dilakukan melalui distribusi air bersih ketika bencana terjadi.
Ia mendorong adanya langkah jangka panjang agar persoalan krisis air bersih tidak terus berulang setiap tahun, khususnya ketika terjadi kemarau panjang.
“Ini PR kita bersama, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang, berkaitan dengan menghadapi El Nino ataupun kemarau panjang di tahun-tahun yang akan datang. Bagaimana caranya penanganan air bersih jangan sampai berlarut-larut,” ujarnya.
Supiyanto mengatakan Kabupaten Serang sebenarnya memiliki potensi sumber daya air yang besar.
Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan sumber air yang tersedia sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat.
Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Serang bersama DPRD meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat, termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), untuk mencari solusi pengelolaan sumber daya air.
Salah satu langkah yang didorong adalah normalisasi sejumlah aliran sungai maupun saluran air yang melintasi Kabupaten Serang, terutama yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.
“Setidaknya bagaimana ada sodetan ataupun kali-kali yang jalurnya, terutama kewenangan provinsi yang melintasi Kabupaten Serang, ada normalisasi, setidaknya menghidupkan kali-kali mati untuk bahan baku ataupun kebutuhan air yang ada di Kabupaten Serang,” katanya.
Menurut Supiyanto, persoalan ketersediaan air menjadi perhatian penting terutama di wilayah utara Kabupaten Serang.
Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Pontang dan Tirtayasa dinilai membutuhkan penguatan infrastruktur sumber daya air untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang.
“Terutama yang ada di daerah utara, antara kali-kali yang ada di Pontang ataupun daerah Tirtayasa itu sangat membutuhkan untuk ke depan dalam jangka panjangnya bagaimana krisis air bersih ini tidak berkepanjangan,” tuturnya.
Selain mendorong pembangunan dan normalisasi infrastruktur air, DPRD Kabupaten Serang juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas anggaran.
Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, kata Supiyanto, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.
“Bagaimana ke depan kita membuat program mana yang prioritas, mana yang wajib, mana yang program penunjang. Ini juga termasuk anggaran, bagaimana program pemerintah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan untuk menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Terkait dukungan anggaran untuk menghadapi potensi bencana akibat kondisi cuaca ekstrem, Supiyanto menyebut Pemerintah Kabupaten Serang masih memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp10 miliar.
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penggunaan BTT tersebut sejauh ini baru sekitar Rp2 miliar. Dana tersebut dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi darurat hingga akhir tahun.
“Kalau untuk anggaran kegiatan, setidaknya ada BTT atau dana tidak terduga. Itu kita masih ada kurang lebih sekitar Rp10 miliar. Kalau informasi kemarin baru terpakai sekitar Rp2 miliaran,” katanya.
Supiyanto menambahkan, penggunaan anggaran tersebut tetap mengikuti mekanisme dan kewenangan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia juga mengingatkan agar pemerintah mulai mengantisipasi potensi bencana lain setelah musim kemarau, termasuk kemungkinan banjir ketika memasuki musim penghujan.
“Setelah kemarau berkepanjangan, kita juga harus mempersiapkan khawatir dampaknya banjir. Biasanya kadang di bulan Desember atau akhir tahun,” ujarnya.
Menurutnya, perencanaan anggaran dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memastikan pemerintah daerah siap menghadapi berbagai potensi bencana.
Supiyanto berharap kolaborasi antara Pemkab Serang, DPRD, PDAM, BAZNAS, pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta stakeholder lainnya dapat terus diperkuat sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat ditangani tidak hanya secara darurat, tetapi juga melalui solusi yang berkelanjutan.
“Kami sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada PDAM dan seluruh stakeholder terkait bantuan air bersih kepada masyarakat kami yang terdampak di wilayah Kabupaten Serang,” pungkasnya. (*/Adv)