Bahas Smart City, Ati-Sokhidin Jelaskan Soal Wifi, Helldy Ingin Cilegon dalam Genggaman dan Transparan
CILEGON – Smart City menjadi pembahasan menarik saat debat terbuka Pilkada Cilegon putaran kedua, Sabtu (28/11/2020), dimana moderator mempertanyakan bagaimana program strategis untuk petugas pelayanan khususnya di tingkat Kelurahan untuk menunjang Smart City. Mengingat, indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kota Cilegon pada tahun 2019 lalu berada di urutan paling bawah di Provinsi Banten, dengan salah satu penilaian website Pemerintahan.
Menjawab itu, Paslon nomor urut 2 Ratu Ati Marliati mengatakan, programnya telah mengarah ke hal tersebut, dengan mencoba ada koneksi dari Kota, Kecamatan, dan kelurahan.
“Dengan memasang titik-titik WiFi,” kata Calon Walikota yang berstatus incumbent tersebut.
Sementara Calon Wakil Walikota yang mendampinginya Sokhidin menjelaskan, Pemkot Cilegon telah memasang sebanyak 470 titik WiFi, yang totalnya nanti akan dipasang 1.000 titik. Fasilitas wifi ini untuk masyarakat, dan anak sekolah yang saat ini sedang belajar daring.
“Serta temen-temen kita sedang membangun Ekraf berbasis digital,” kata Sokhidin.
Menjawab hal tersebut, Calon Walikota nomor urut 3 Iye Iman Rohiman mengatakan, Cilegon seharusnya punya platform komunikasi yang menyeluruh, karena wilayahnya tak begitu luas.
“Jujur saya katakan saat ini banyak kekurangan yang katanya Cilegon daerah maju,” tukasnya.
“Smart city jauh dari hal pelayanan, karena bukan hanya WiFi. Tapi seperti pelayanan pajak dan lainnya,” kata Calon Wakil Walikota Cilegon nomor urut 3, Haji Awab.
Sementara itu, Calon Walikota nomor urut 4 Helldy Agustian menggatakan, seharusnya Smart City bisa dibuktikan dengan masyarakat bisa dengan mudah mengetahui secara menyeluruh tentang Pemkot Cilegon, untuk menunjang keterbukaan informasi publik (KIP).
“Contoh uang Rp 74,5 milyar kita gak tau dana covid-19 ini telah digunakan berapa?” jelasnya.
Ia menawarkan, kedepannya Smart City itu adalah Cilegon dalam genggaman, pemerintah yang transparan, termasuk APBD (uang rakyat) harus dibuka.
“Konsep saat ini mohon maaf Cilegon jauh dari Smart City,” pungkasnya.
Perlu diketahui, hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik Provinsi Banten 2019, Pemkot Cilegon mendapat urutan paling bawah dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, kategori badan publik pemerintah kabupaten/kota di Banten. (*/A.Laksono)
