CILEGON – Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019, yang semula proyeksi pendapatan ditetapkan Rp. 1,874 triliun, namun dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon pada Selasa (23/7/2019), mengalami penurunan hampir 20 miliar atau menjadi Rp. 1,854 triliun saja.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Daerah, Sari Suryati kalau proyeksi pendapatan KUA PPAS APBD 2019 perubahan turun dari semula yang ditetapkan.
“Iya benar terjadi penurunan dari biasanya. Kurangnya sekitar Rp19,66 miliar,” katanya.
Sari juga menjelaskan penurunan itu diakibatkan koreksi target pendapatan. Diantaranya penurunan pendapatan BLUD RSUD Cilegon dan penerimaan deposito.
“Kami telah meminta kepada seluruh OPD untuk serius merealisasikan target pendapatan, dan dalam hal penyerapan anggaran,” jelasnya.
Advert
Namun pihaknya membantah kalau penurunan itu disebabkan OPD tidak maksimal mengupayakan pencapaian target. Menurutnya, penyebabnya Iebih menyangkut belum tepatnya jadwal pencapaian target yang ditetapkan OPD.
“Jadi begini Ioh prinsipnya. Sebenarnya, kalau OPD tersebut memiliki schedule yang tepat pasti target pendapatan bisa teralisasi. Sebenarnya, kita sudah sering tekankan di rapat-rapat dinas dengan teman-teman OPD agar punya skedul yang tepat mengingat sisa waktu yang tinggal beberapa waktu Iagi,” tegasnya.
Di pihak lain, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar menyatakan kalau pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu persoalan tersebut.
“Kamis kita bahas di Jakarta. Saya kira penerencanaan, lalu penganggaran kan ada korelasi perencanaannya bagaimana, soal penganggarannya setelah beres itu pengguna anggarannya OPD,” ujarnya.
Saat disinggung mengenai lemahnya pengawasan terhadap OPD, Fakih mengatakan akan mempelajari dahulu tentang permasalahan yang ada.
“Saya belum tahu terkait lemahnya pengawasan. Baru kita akan baca KUA PPAS perubahan itu seperti apa, kan baru diserahin, kita akan kaji melalui Badan Anggaran (BK) di Komisi ada komisi I, II dan III,” tandasnya. (*/Ilung)
