CILEGON— Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) bersama Forum Komunikasi Warga Metro Cilegon (FKWMC) akan melakukan mediasi dengan pihak pengelola Jalan Tol pada Jumat (8/5/2020) besok, terkait gorong-gorong di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Departemen Manajemen Humas dan CSR PT Astra Infra Road, Rawiah saat dikonfirmasi, pihaknya membantah jika terjadinya banjir di wilayah Gedong Dalem dan Perumahan Metro Cilegon dikarenakan gorong-gorong jalan tol Cilegon yang kecil.
“Bisa kami sampaikan, jika jalan tol kami sudah berdiri sejak 1989 dan bertahap beroperasi komersil dari 1991 hingga 1994. Jalan tol kita sudah dibangun sesuai DED. Dan itu sudah disetujui oleh Kementerian PUPR, Binamarga dan sebagainya, tentu dengan Pemprov dan Pemda setempat juga. Jadi duluan mana, jalan tol apa Perumahan Metro,” bantahnya.
Menurutnya, terkait perkembangan pemukiman penduduk, dengan munculnya banyak perumahan-perumahan baru dan tata ruang wilayah itu berada dalam kewenangan pemerintah setempat. Sehingga, bukan kewenangan pihaknya untuk mengurusi hal itu.
“Kalau kami fokusnya hanya ke jalan tol. Adapun tata letak daerah sekitar itu kebijakan Pemda setempat. Makanya ini bisa ditanya ke PU setempat, apakah Amdal izinnya sudah terpenuhi? Apakah juga drainase yang dimiliki oleh perumahan setempat itu seperti apa sistemnya?” ujarnya.
Terkait gorong-gorong yang disebut sebagai pemicu banjir, Rawiyah menerangkan, gorong-gorong jalan tol dibuat sudah berdasarkan Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian PUPR, dan peruntukkannya hanya menampung limpahan air dari jalan tol, bukan dari pemukiman sekitar.
“Kewajiban kami, gorong-gorong itu buat menampung air yang memang ada di jalan tol. Jadi bukan di kawasan pemukiman, jadi hanya untuk jalan tol. Jadi tidak mungkin kami membuat gorong-gorong untuk menampung kawasan sekitar, itu bukan tanggungjawab kami,” jelasnya.
Namun saat disinggung terkait kesepakatan yang pernah dibuat antara warga dengan pihak pengelola soal gorong-gorong, Rawiah mengaku belum mengetahuinya dan akan coba berkoordinasi terlebih dahulu secara internal seperti apa kesepakatan yang pernah dibuat tersebut.
“Saya harus cek dulu bunyi kesepakatannya, itu seperti apa dan perbaikannya itu seperti apa. Saya harus koordinasi dulu dengan tim di lapangan. Saya akan kroscek seperti apa kesepakatan yang dimaksud,” tandasnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum LSM BMPP, Deni Juweni menegaskan, bahwa pihaknya sudah pernah membahas persoalan tersebut, sehingga pihak PT Astra yang diwakili Direktur operasional, menawarkan tiga program untuk menangani banjir.
“Persolan bantahan pihak Astra kami sudah bahas ditahun 2018 lalu, sekarang ini yang kita bahas adalah janji dari pihak Astra yang akan menanggulangi persoalan banjir akibat gorong-gorong tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, pihak Astra tidak serius dalam menangani persoalan gorong-gorong tersebut.
“Tahap awal hanya gali kanan dan kiri gorong – gorong setelahnya enggak ada lagi untuk tahap menengah dan jangka panjang, bahkan kita tidak pernah melihat lagi pihak kebersihan dari PT Astra yang diawal membersihkan gorong-gorong,” tegas pria yang akrab disapa Kang Zen ini.
Mengenai tidak tahunya perjanjian yang dibuat tersebut, Kang Zen mengaku bahwa hal tersebut adalah persoalan klasik.
“Sudah jelas kok itu ditandatangani oleh direktur operasional, masa belum mengetahui,” tuturnya.
Untuk diketahui, BMPP akan tetap melakukan mediasi pada Jumat (8/5) dengan tuntutan agar pihak PT Astra serius dan nyata menepati janji dalam surat kesepakatan tersebut, yakni melakukan pelebaran gorong-gorong. Sehingga tidak diharapkan ke depan tidak terjadi lagi banjir yang menggenangi pemukiman warga. (*/Ilung)
