CILEGON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon dari Partai Demokrat Muhamad Ibrohim Aswadi menyayangkan tidak cepat tanggapnya pihak manajemen PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) atas keluhan warga yang rumahnya retak-retak akibat Start Up atau beroperasinya kembali mesin pabrik kimia tersebut, Minggu (15/9/2019).
Seharusnya menurut Ibrohim, pihak PT Chandra Asri turun langsung ke lapangan melihat kondisi warga yang rumahnya retak-retak, kemudian harus mencari solusi yang terbaik agar tidak ada yang dirugikan.
“Saya sangat menyayangkan pihak Chandra Asri yang tidak turun langsung ke lokasi melihat dan mendengar keluhan warga Cilodan yang rumahnya retak akibat Start Up mesin pabrik kimia itu. Pihak Chandra jangan hanya berpangku tangan dan harus cepat ambil sikap mencari solusi untuk warga terdampak,” ucap Ibrohim.
Jika ingin melakukan start up, lanjut Ibrohim, sudah seharusnya pihak PT CAP bersosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terdampak, sehingga masyarakat tidak kaget dan mengerti apa yang harus dilakukan.
“Sebaiknya pihak CAP memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang terdampak jika ingin melakukan start up, dan memberikan pencerahan dampak terjadinya jika dilakukan start up dan memberikan alat pelindung diri dari kebisingan seperti Earplug (sumbat telinga) kepada warga terdampak,” jelasnya.
Advert
Ibrohim juga meminta kepada pihak PT Chandra Asri duduk bersama dengan pihak terkait, diantaranya pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat.
“Solusinya menurut saya. Kedepan perlu ada revisi Perda RTRW, dimana penataan khususnya terhadap Zonasi industri dan pemukiman masyarakat. Keberadaan industri jangan sampai merangsek ke tengah pemukiman, harus ada jeda. Karena bagaimanapun keberadaan pemukiman warga ada lebih dulu dari industri. Dan masyarakat harus lebih diprioritaskan keberadaannya, dan solusi itu semua pemangku kebijakan harus duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Ahmad Suhandi alias Andi Jempol selaku Ketua Karang Taruna Gunung Sugih. Ia berharap pihak CAP harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
“Dalam hal ini pihak CAP harus bertanggungjawab dan mencari solusi agar peristiwa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” katanya.
Sebenarnya, lanjut Andi, selain masalah itu banyak masalah yang ditimbulkan terkait proyek perluasan pabrik kimia CAP ini. Contohnya, proses pengurugan lahan yang menimbulkan polusi udara di masyarakat, bahkan hingga kini tidak ada solusi atau kompensasi kepada warga.
“Jadi dengan peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi CAP, boleh investasi tapi jangan merugikan masyarakat, dan untuk mencari solusi yang terbaik harus duduk bersama agar masyarakat tahu dengan keputusan yang diambil,” tukas Andi. (*/RedRT)
