CILEGON – Menyikapi kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Sahruji yang dinilai gagal dalam menjalankan amanah organisasi, puluhan Pengusaha Kota Cilegon kembali menggelar silaturahmi. Kali ini digelar di Banten Bistro The Royale Krakatau, Kamis (28/3/2019).
Selain dihadiri oleh puluhan pengusaha, anggota dan jajaran pengurus Kadin Cilegon, dalam pertemuan kali ini juga dihadiri oleh Pengurus Kadin Provinsi Banten, Tatang Tarmizi, Rosyid Haerudin, Sutoha, dan juga Pengurus Kadin Indonesia, Alawi Mahmud.
Meski dalam berita sebelumnya Ketua Kadin Cilegon Sahruji, membantah terkait isu monopoli proyek dan pengurus Kadin yang mengaku tidak dilibatkan dalam kegiatan organisasi tersebut. Namun, dalam pertemuan kali ini masih terdengar suara kekecewaan dari jajaran pengurus, seperti yang diungkapkan oleh Sabilillah.
“Saya sebagai pengurus Kadin tidak pernah diajak rapat dan kegiatan lainnya, adanya SK ke-2 pergantian pengurus juga saya tidak pernah tahu dan tidak dapat undangan,” ungkap Haji Sabil dalam forum silaturahmi tersebut.
Keluhan juga disampaikan oleh perwakilan Komunitas Usahawan Suralaya Indonesia (KUSI), Sumedi Madasik, yang juga kecewa karena selama kepengurusan Kadin Sahruji tidak pernah mendapatkan pembinaan.
Advert
“Saya tetanggaan dekat dengan Ketua Kadin hanya beda RT saja, kami perwakilan KUSI, sangat kecewa sekali dengan kebijakan-kebijakan Ketua Kadin yang selama diemban empat tahun lebih. Tidak ada sedikit pun kontribusi sebagai bentuk pembinaan kepada pengusaha Suralaya,” ujar Sumedi saat ditemui usai acara.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bentuk monopoli yang diduga dilakukan oleh Sahruji selaku Ketua Kadin, terutama pada proyek-proyek di perusahaan BUMN atau Indonesia Power yang berada di wilayahnya.
“Bahkan pekerjaan di proyek Unit 9 dan 10 Indonesia Power dimonopoli oleh Ketua Kadin, pekerjaan dikerjakan oleh orang sekitarnya dan saudara-saudaranya saja, ada juga diberikan ke orang luar Suralaya yaitu Isbat,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Sumedi mengajak pengusaha di Suralaya untuk bersatu dan kompak agar peluang-peluang pekerjaan yang ada di wilayahnya, tidak dikuasai oleh pihak tertentu saja dengan mendukung upaya pembekuan kepengurusan Kadin Cilegon.
“Pengusaha Suralaya harus kompak, disini kami memberikan pemikiran, agar pekerjaan di Suralaya tidak didominasi Ketua Kadin. Dan secara tegas, saya mendukung dibekukannya kepengurusan Kadin Cilegon,” tandasnya.
Sedangkan Haji Rosyid, yang juga salah satu pengurus Kadin Cilegon mengaku mendukung adanya gerakan untuk pembekuan pengurus Kadin Cilegon di bawah Sahruji. Ia juga mengaku telah ikut menandatangani mosi tidak percaya yang digagas oleh para pengurus tersebut.
“Pergantian kepemimpinan di Kadin ini merupakan suatu keharusan, dan komitmennya kita semua harus total, diharapkan tidak ada yang ikut sana ikut sini. Selagi langkah yang kita tempuh sesuai aturan organisasi, yakin akan berhasil. Semoga ke depan Kadin Cilegon lebih baik,” tegas Haji Rosyid.
Haji Rosyid juga menegaskan bahwa gerakan pengusaha ini murni untuk pembenahan organisasi, bukan gerakan politik. “Kebersamaan pada gerakan ini sangat baik, terlebih dari berbagai macam warna politik ada dan menyepakati hal yang sama untuk perbaikan Kadin ke depan. Ini bukti kebersamaan telah terjalin baik,” imbuhnya.
Pengurus Kadin Provinsi Banten Dukung Pembekuan Kadin Cilegon
Di lain pihak, perwakilan pengurus Kadin Provinsi Banten, Tatang Tarmizi, mengaku mendukung upaya pembekuan kepengurusan Kadin Cilegon di bawah kepemimpinan Sahruji yang dianggap gagal dalam menjalankan organisasi pengusaha tersebut.
“Desakan pengusaha ini dinamika organisasi, sudah dilayangkan surat ke Kadin Provinsi, akan kami sampaikan ke Pak Agus Wisas, aspirasi harus dipandang serius karena sudah 70 persen badan pengurus yang menandatangi mosi tidak percaya dan menghendaki adanya perubahan berupa pembekuan Kadin Cilegon, nanti akan saya komunikasikan dengan ketua yang membidangi di provinsi,” ujar pria yang akrab disapa Itang ini di acara silaturahmi pengusaha.
Itang juga menyayangkan sikap Sahruji yang dalam kepemimpinannya yang tidak menempuh cara formal organisasi ketika ada gejolak di internal Kadin Cilegon, justru melakukan manuver yang bisa lebih memperkeruh keadaan.
“Prinsip saya sebagai pengusaha dan anggota Kadin Cilegon juga, dinamika ini sah-sah saja harus disikapi secara dingin. Saya kira ini tantangan kepemimpinan Pak Sahruji, ada gejolak begini harusnya jangan membentengi diri dengan menghimpun kekuatan-kekuatan lain. Kenapa Wakil-wakil Ketua Kadin itu tidak dipanggil saja, kalau perlu secara formal dengan surat karena ini organisasi,” jelas Itang.
Selain itu, adanya pemberhentian pengurus dan terbitnya SK baru di dalam kepengurusan Kadin Cilegon selama empat tahun lebih Sahruji menjabat ketua, Itang juga mempertanyakan sekaligus menjelaskan mekanisme organisasi di Kadin Cilegon.
“Pemberhentian pengurus yang diusulkan (ke Provinsi Banten) ada tata cara melalui rapat pleno apa benar dilaksanakan? Terus tata cara pelaksanaan sampai dengan keluar SK itu ditempuh tidak mekanismenya? Dihadiri 2/3 jumlah pengurus apa tidak? Dan yang diganti harus dikonfirmasi dulu, disurati, jangan by mood, sesuka hati, ketika besebrangan diganti, yang nurut ditarik,” terangnya.
Selain menyarankan Sahruji untuk menyelesaikan persoalan internal Kadin, Itang juga menegaskan kalau surat mosi tidak percaya yang sudah masuk ke Kadin Provinsi Banten pasti akan diproses.
“Saya pengurus Kadin Provinsi menyarankan ke Pak Sahruji agar selesaikan baik-baik di internal. Saya yakin Kadin Provinsi akan memproses surat yang sudah disampaikan,” tandasnya. (*/Ilung)
[socialpoll id=”2521136″]
