CILEGON – Salah satu mega proyek Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon kali ini yaitu pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU).
Sejauh ini diketahui proyek tersebut sudah masuk pada tahap diantaranya adalah pembebasan lahan.
Proyek JLU ini rencananya akan membuat akses jalan baru sepanjang 12,5 kilometer yang melintasi 3 kecamatan dan 7 kelurahan di Kota Cilegon. Proyek ini diklaim Pemkot untuk mengurangi tingkat kemacetan kendaraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Namun, rencana pembangunan JLU oleh Pemkot Cilegon ini masih dipertanyakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Seperti Ormas Peta (Pembela Tanah Air) Siliwangi Banten dan Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) yang turut menyoroti proyek tersebut.
Elemen pemuda ini mengkritisi kurang transparan dan minimnya sosialisasi rencana proyek JLU ini. Selain itu juga pemilihan rute wilayah yang menjadi jalur JLU yang diduga akan menggusur sejumlah wilayah pemukiman warga, dinilai sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dievaluasi.
Malik Ibrahim, Komandan Peta Siliwangi Banten menyoroti soal jalur JLU di Kecamatan Purwakarta yang dianggapnya kurang tepat sasaran ini.
“Jalur JLU ini perlu dikaji ulang oleh Pemkot Cilegon, khususnya di wilayah Kecamatan Purwakarta, kalau memang JLU konteks tujuannya meningkatkan ekonomi masyarakat, Kelurahan Pabean yang sangat perlu didongkrak tingkat perekonomian warganya dengan membuka akses jalan baru, tapi kenapa Kelurahan Pabean tidak dilintasi oleh JLU,” ungkap Malik kepada Fakta Banten, Minggu (7/5/2017).
Lebih lanjut Malik menekankan agar Pemkot Cilegon melakukan kajian ulang terkait jalur JLU ini.
“Kalau JLU melintasi Tegal Bunder dan Pabean masyarakatnya bisa terdongkrak perekonomiannya, karena planningnya kan kedepan Kawasan JLU itu akan didorong untuk industri Padat Karya. Maka itu, sebaiknya Pemkot Cilegon mengevaluasi atau mengkaji ulang soal jalur JLU ini,” tegasnya.
Beda halnya dengan aspirasi Chairul Hidayat, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) yang lebih menyoroti soal transparansi pemilihan jalur JLU dan sosialisasi pembangunan ini.
“Seharusnya Pemkot Cilegon terlebih dahulu melakukan transparansi soal jalur JLU ini secara gamblang untuk meminimalisir gonjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat seperti yang terjadi saat ini,” tegas Aktivis yang biasa dipanggil Arul ini.
Arul juga mengharapkan agar Pemkot Cilegon melakukan sosialisasi JLU ini kepada masyarakat secara menyeluruh. Terutama mengenai hasil studi kelayakan proyek tersebut.
“Saya juga berharap agar sosialisasi JLU lebih di sebarluaskan oleh Pemkot Cilegon untuk mengkanter konflik sosial antara masyarakat yang pro dan kontra. Karena dengan sosialsasi ini masyarakat bisa lebih jelas dalam menerima informasi dari kebijakan Pemkot mengenai JLU tersebut,” tegasnya. (*)
