CILEGON – Dalam kunjungan ke Cilegon, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Laksdya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA, mengaku kesal dengan tak hadirnya Walikota Cilegon Edi Ariadi pada acara kunjungan kerja (Kunker) komisi VIII DPR RI dalam rangka Evaluasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurutnya, untuk kunker DPR RI seharusnya disambut oleh pejabat tinggi setingkat kepala daerah atau wakilnya. Namun, saat kegiatan ini kepala daerah tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kepala Dinas Sosial Kota Cilegon Ahmad Jubaedi.
“Tadi saya sampaikan, level kami seharusnya Walikota yang menyambut, Maaf Pak Jubaedi (Kadinsos Cilegon, -red), bukan kami mengecilkan, Tapi Bapak bukan sebagai pengambil kebijakan. Kalau toh diwakilkan, kebijakan-kebijakan beliau (kepala Dinsos-red) tidak tahu,” Ucap Mukhlis, Rabu (27/1/2021).
Sementara itu saat ditemui dikegiatan pelantikan pengurus KONI kota Cilegon masa bakti 2021-2025, di salah satu Hotel di Cilegon, Walikota Cilegon Edi Ariadi menjelaskan dirinya sudah meminta Kadinsos Cilegon, agar bisa lebih teknis.
Advert
“Saya udah ke Pak Asda itu, pak Asdanya Ke Jakarta, marahnya gimana? kan saya ada acara ini. Mungkin darah tinggi,” kata Walikota Cilegon, kepada wartawan.
Komisi VIII DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang: Agama, Sosial, Kebencanaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. (*/A.Laksono).
