CILEGON – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon menduga adanya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana hibah yang diberikan Pemkot Cilegon kepada Koperasi Karya Praja Sejahtera pada tahun 2014 lalu senilai Rp 1 Miliar.
Penyaluran dana hibah tersebut dianggap tidak sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Kota Cilegon, dalam APBD 2014.
Ade Nasrudin yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Karya Praja Sejahtera pada tahun 2014 lalu, membantah bahwa pihaknya telah melakukan tindak pidana korupsi, dan mengaku siap menghadapi perkara tersebut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Ade mengaku akan membeberkan duduk perkara sebenarnya, jika nantinya kasus ini dibawa hingga ke Pengadilan.
“Itukan pernyataan versi kejaksaan, nanti akan sama-sama dibuktikan. Intinya ini masih dalam proses hukum. Disitu tidak ada unsur korupsinya, Tidak ada uang yang hilang, kan setiap tahunnya juga diaudit,” ungkap Ade kepada wartawan saat ditemui di kantor Koperasi Karya Praja Sejahtera, Jumat (8/12/2017) siang.
Ade yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengawas Koperasi Praja itu juga mengakui bahwa koperasi telah menyerahkan atau menitipkan uang sebesar Rp 1 Miliar yang merupakan dana hibah itu kepada pihak Kejari Cilegon.
“Kita serahkan karena kita menjunjung tinggi hukum, dan dana hibah yang turun tahun 2014 lalu, itu telah dipakai dan dikembalikan Rp 1 Miliar lagi. Yang menikmati bukan perorangan tapi koperasinya. Bukan saya yang korupsi,” katanya.
Ia menjelaskan dana hibah itu diperuntukkan untuk anggota koperasi dari TKK dan THL di lingkungan Pemkot Cilegon yang pada tahun 2014 lalu sebanyak 980 orang.
“Ia menduga kekeliruan yang dimaksud oleh Kejari, yakni soal peruntukannya ada yang lari untuk pinjaman PNS. Itupun masih diduga ya,” pungkas Ade yang saat ini menjabat sebagai salah satu Kepala Bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cilegon ini. (*/Asep)
