CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.
Bahkan, capaian Kota Cilegon pada tahun ini dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Selasa, 26 Mei 2026.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Firman Nurcahyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten atas komitmen dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, BPK memberikan opini kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Firman menjelaskan bahwa opini tersebut diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
“Atas capaian tersebut, BPK menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Banten yang telah berhasil mempertahankan opini WTP sebagai buah dari kerja keras, integritas, dan komitmen dalam mengelola keuangan daerah demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Firman juga mengungkapkan bahwa rata-rata tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Provinsi Banten telah mencapai 85,54 persen atau jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.
Kota Cilegon sendiri menempati posisi keempat dalam capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan nilai 85,54 persen.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Robinsar mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut bahwa raihan WTP tahun ini menjadi bukti nyata adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
“Tepat satu tahun yang lalu kami juga menerima penilaian BPK. Alhamdulillah tahun kemarin Cilegon juga WTP, tetapi masih ada catatan terkait defisit anggaran kurang lebih Rp125 miliar. Hari ini alhamdulillah Cilegon bisa lebih baik dari tahun kemarin,” ujarnya.
Robinsar mengaku bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo terus melakukan pembenahan dan penguatan sinergi bersama seluruh perangkat daerah guna memperbaiki berbagai temuan yang sebelumnya menjadi perhatian BPK.
“Kami terus belajar, terus evaluasi diri. Kami langsung turun bersama Inspektorat, BPKPAD, Pak Sekda dan seluruh OPD memastikan apa yang menjadi harapan tim pemeriksa dapat diakomodir dengan baik,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Cilegon yang telah bekerja keras selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Siang malam kami memonitor, bahkan sampai jam 12 malam hingga jam 1 pagi memastikan seluruh dokumen sesuai harapan. Alhamdulillah hari ini Cilegon dinilai lebih baik,” ungkapnya.
Menurut Robinsar, raihan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
“WTP ini bukan hanya secercah kertas, tetapi harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apa yang menjadi arahan dari BPK akan terus kami evaluasi dan tindak lanjuti agar ke depan Kota Cilegon bisa lebih baik lagi,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Robinsar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses pemeriksaan hingga Kota Cilegon kembali meraih opini WTP.
“Terima kasih kepada Pak Sekda, Mas Wakil, Kepala BPKPAD, Inspektur, seluruh kepala OPD dan jajaran yang telah bekerja keras membantu jalannya pemeriksaan dengan sangat baik. Alhamdulillah Cilegon sudah lebih baik, semoga tahun depan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.***
