CILEGON – Beberapa elemen masyarakat mendesak agar Walikota Cilegon melakukan audit independen terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Cilegon, khususnya PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM). Selain BUMD, mereka pun meminta agar lembaga Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) juga diperiksa kantor akuntan publik, karena selama ini dinilai tertutup bagi publik.
“Di Kota Cilegon ini ada berapa banyak yang menyalurkan CSR lewat situ (CCSR)? Lalu dipakai untuk apa? Ini kan harus jelas dan terpublikasi untuk konsumsi masyarakat,” kata aktivis lembaga swadaya masyarakat, Mochammad Mulyadi atau Kimung, Rabu (16/12/2020).
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat – Pusat Peranserta Masyarakat (LSM-PPM) ini meyakini, sikap mental auditor independen tersebut baik independen dalam fakta (in fact), maupun independen dalam penampilan (in appearance).
Mengingat selama ini CCSR seolah tertutup, karena hanya berkewajiban melaporkan itu kepada Walikota, DPRD dan perusahaan yang memberikan CSR.
“Bila dilakukan oleh auditor independen, kan nanti mereka memberikan pendapat tertulis atas laporan keuangannya selama ini. Nan pendapat ini atau laporan audit akan jadi konsumsi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila (PP) Eka W Dahlan, menyepakati adanya kantor akuntan publik yang masuk melakukan audit ke CCSR, dan mendesak Walikota Cilegon Edi Ariadi sesegera mungkin melaksanakannya.
Selain itu, Eka juga meminta di akhir jabatannya Edi Ariadi melakukan audit terhadap seluruh BUMD di Kota Cilegon, dan jangan memberikan tambahan dana terhadap BUMD yang hanya menggerogoti APBD.
“Setelah auditor independen periksa misal PT PCM, boleh kasih tambahan modal dilakukan terhadap PT PCM itu. Tapi syaratnya itu harus jelas, rasional, terukur, terencana dan core bisnis yang harus menguntungkan,” jelasnya.
Selain audit independen, lakukan juga audit internal, audit independen dan audit dari pemerintah BPKP terhadap seluruh BUMD milik Pemkot. Dimana hasil tiga audit ini, agar masyarakat khususnya pemerintah baik legislatif atau ekskutif mengetahui sakitnya dimana.
“Itulah kita butuh kajian yang sangat teliti. Kita minta Pemkot mengkaji secara terukur dan profesional itu saja intinya,” pungkasnya. (*/A.Laksono)
