Oleh: Fahmi Rahmatan Akbar (Pemerhati Hukum & Pendidikan)
Ada ironi yang sudah terlalu lama kita anggap biasa dalam dunia pendidikan Indonesia. Seorang anak di kota dapat belajar di sekolah dengan laboratorium lengkap, akses internet, dan guru yang terus meningkatkan kompetensinya. Sementara itu, di sudut lain negeri, seorang anak harus menempuh perjalanan berkilometer menuju sekolah dengan fasilitas terbatas dan kekurangan tenaga pendidik. Padahal keduanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia hari ini bukan lagi sekadar bagaimana membuat anak bersekolah, melainkan bagaimana memastikan setiap anak memperoleh kualitas pendidikan yang sama, di mana pun mereka tinggal. Hak atas pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya ruang kelas, tetapi juga hadirnya proses pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik.
Semangat itulah yang ingin dijawab pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Program ini menargetkan pembangunan 500 layanan SNT hingga 2029, dengan 37 lokasi mulai disiapkan pada 2026 dan 17 lokasi mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Namun, SNT tidak lahir untuk menambah deretan sekolah baru semata.
Lebih dari itu, SNT dirancang sebagai pusat pengimbasan mutu (resource center) yang mendorong sekolah-sekolah di sekitarnya tumbuh bersama (Kemendikdasmen, 2026).
Program ini dirancang untuk mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu lingkungan pendidikan. Namun, makna integrasi tidak berhenti pada penggabungan jenjang atau pembangunan fasilitas dalam satu kawasan. Pemerintah menjelaskan bahwa SNT juga mengintegrasikan proses pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta peserta didik, pemanfaatan fasilitas, serta sistem penjaminan mutu pendidikan (Kemendikdasmen, 2026).
Konsep tersebut menunjukkan adanya upaya mengubah cara melihat sekolah. Sekolah tidak lagi ditempatkan sebagai unit yang bekerja sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan pendidikan yang saling mendukung.
Peserta didik tidak hanya membutuhkan ruang kelas untuk menerima materi pelajaran, tetapi membutuhkan lingkungan yang memungkinkan mereka berkembang secara akademik maupun personal.
Hal ini menjadi penting karena perjalanan pendidikan seorang anak sering kali mengalami fragmentasi.
Ketika seorang siswa menyelesaikan satu jenjang pendidikan dan berpindah ke jenjang berikutnya, ia tidak hanya mengalami perubahan tingkat pembelajaran, tetapi juga perubahan budaya sekolah, lingkungan sosial, serta pola pendampingan.
Dalam beberapa kondisi, perpindahan tersebut dapat menjadi hambatan bagi keberlanjutan perkembangan peserta didik.
Sekolah Nasional Terintegrasi mencoba menawarkan pendekatan yang berbeda dengan membangun kesinambungan proses pendidikan.
Peserta didik dipandang bukan sebagai individu yang menjalani tahapan pendidikan secara terpisah, tetapi sebagai manusia yang berkembang melalui proses panjang yang membutuhkan lingkungan pendidikan yang konsisten.
Gagasan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
Artinya, negara tidak cukup hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga harus memastikan bahwa mutu pendidikan tidak ditentukan oleh apakah seorang anak lahir di kota besar atau di pelosok negeri.
Persoalan ini menjadi semakin mendesak ketika melihat kondisi pendidikan nasional. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 30 Juni 2025 dan Rapor Pendidikan 2025, hanya 263 dari 7.288 kecamatan, atau sekitar 4 persen, yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian kualitas baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Di tengah perluasan akses yang terus dilakukan selama bertahun-tahun, kualitas pembelajaran ternyata masih terkonsentrasi di sebagian kecil wilayah.
SNT sebagai Perubahan Paradigma: Dari Membangun Sekolah Menuju Membangun Ekosistem
Selama ini, pembangunan pendidikan sering kali dipahami melalui logika pembangunan fisik. Keberhasilan negara diukur dari jumlah sekolah yang dibangun, ruang kelas yang tersedia, atau semakin banyaknya anak yang dapat mengakses pendidikan. Pendekatan tersebut memang penting karena akses merupakan fondasi awal pemenuhan hak pendidikan. Namun, pengalaman pendidikan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sekolah, melainkan oleh kualitas ekosistem yang hidup di dalam dan di sekitar sekolah tersebut.
Sekolah yang berkualitas tidak lahir hanya karena memiliki gedung yang baik atau fasilitas yang lengkap. Ia terbentuk melalui hubungan antara guru yang kompeten, kepemimpinan sekolah yang kuat, budaya belajar yang positif, keterlibatan keluarga, serta lingkungan sosial yang mendukung perkembangan peserta didik.
Ki Hadjar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan merupakan proses menuntun seluruh potensi anak agar berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukan sekadar proses mengisi pengetahuan, tetapi menciptakan lingkungan yang memungkinkan manusia bertumbuh secara utuh (Musanna, 2017).
Cara pandang tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat diperlakukan sebagai institusi yang berdiri sendiri. Pendidikan bekerja melalui jaringan hubungan yang saling memengaruhi. Pemikiran ini sejalan dengan teori ekologi perkembangan manusia yang dikemukakan Urie Bronfenbrenner.
Menurutnya, perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang saling berhubungan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga sistem kebijakan yang lebih luas (Bronfenbrenner, 1979).
Dalam konteks inilah Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi menarik untuk dilihat. Program ini bukan sekadar pembangunan satuan pendidikan baru, melainkan upaya membangun model pendidikan yang menghubungkan berbagai unsur pembelajaran dalam satu ekosistem.
Integrasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan penggabungan jenjang SMP dan SMA, tetapi juga mencakup pengembangan guru, pembinaan karakter, penguatan talenta peserta didik, pemanfaatan fasilitas, serta sistem penjaminan mutu pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).
Konsep tersebut membawa perubahan penting dalam cara negara melihat sekolah. Sekolah tidak lagi hanya menjadi tempat peserta didik menerima pelajaran, tetapi menjadi pusat pengembangan kualitas pendidikan.
Melalui fungsi sebagai resource center, SNT diharapkan mampu menjadi ruang berbagi praktik baik, meningkatkan kompetensi guru, dan memperkuat sekolah lain di sekitarnya.
Namun, perubahan paradigma tersebut membutuhkan lebih dari sekadar desain kebijakan. Michael Fullan menjelaskan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil bukan hanya ditentukan oleh perubahan struktur, tetapi oleh perubahan budaya dalam sistem pendidikan. Perubahan yang bertahan muncul ketika guru terus belajar, kepemimpinan sekolah berkembang, dan seluruh aktor pendidikan memiliki tujuan bersama (Fullan, 2007).
Dengan demikian, ukuran keberhasilan SNT tidak cukup dilihat dari berapa banyak sekolah yang dibangun hingga 2029. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu mengubah cara pendidikan bekerja: dari sekolah yang berjalan sendiri-sendiri menuju ekosistem pendidikan yang saling menguatkan.
Tantangan Implementasi: Ketika Gagasan Besar Bertemu Realitas Pendidikan
Setiap kebijakan pendidikan selalu membawa harapan sekaligus tantangan. Sekolah Nasional Terintegrasi menawarkan gagasan besar tentang pemerataan mutu pendidikan melalui pendekatan ekosistem. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh konsep yang baik, melainkan oleh kemampuan negara menerjemahkan konsep tersebut dalam praktik.
Tantangan pertama adalah memastikan agar SNT tidak menjadi sekolah unggulan yang berdiri sendiri di tengah sistem pendidikan yang masih mengalami ketimpangan. Indonesia memiliki ratusan ribu satuan pendidikan dengan kondisi yang sangat beragam. Karena itu, pembangunan sekolah baru tidak boleh menggantikan perhatian terhadap sekolah-sekolah yang telah ada.
Sebaliknya, SNT harus mampu menjadi penggerak peningkatan mutu bagi sekolah lain melalui mekanisme pengimbasan yang nyata.
Persoalan ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam kebijakan publik. John Rawls menjelaskan bahwa kebijakan yang adil harus memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok yang berada dalam posisi paling kurang beruntung (the least advantaged) (Rawls, 1971).
Dalam konteks pendidikan, pembangunan fasilitas dan layanan berkualitas di wilayah yang mengalami keterbatasan bukanlah bentuk perlakuan istimewa, tetapi upaya menciptakan kesempatan yang lebih setara.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia pendidikan. Sekolah dengan konsep terintegrasi membutuhkan guru dan tenaga kependidikan yang tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membangun budaya belajar. Infrastruktur modern tidak akan memberikan dampak besar apabila tidak didukung oleh manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkannya secara optimal.
Hal ini kembali menegaskan pandangan Fullan bahwa perubahan pendidikan pada dasarnya adalah perubahan manusia yang berada dalam sistem tersebut. Teknologi, fasilitas, dan kebijakan hanya menjadi instrumen. Faktor penentu keberhasilan tetap berada pada kemampuan aktor pendidikan dalam menjalankan perubahan secara konsisten (Fullan, 2007).
Selain itu, keberlanjutan program juga menjadi faktor penting. Pembangunan sekolah bukan hanya persoalan mendirikan bangunan, tetapi juga memastikan keberlangsungan pembiayaan, pemeliharaan fasilitas, pengembangan guru, serta kualitas tata kelola dalam jangka panjang. Banyak program publik menghadapi tantangan bukan ketika dimulai, tetapi ketika harus dipertahankan setelah perhatian awal mulai berkurang.
Karena itu, Sekolah Nasional Terintegrasi perlu ditempatkan secara proporsional. Program ini bukan solusi tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan Indonesia, tetapi salah satu instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan mutu.
Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan bahwa SNT tidak hanya menghasilkan sekolah baru, tetapi membangun jaringan pendidikan baru yang lebih kuat.
Dengan demikian, pendidikan yang adil bukanlah ketika semua anak belajar di sekolah yang sama, melainkan ketika setiap anak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Jika SNT mampu menjadi pusat pertumbuhan mutu dan bukan sekadar pusat fasilitas, maka program ini dapat menjadi langkah penting dalam mengubah wajah pendidikan Indonesia.***
