CILEGON – Untuk melindungi serta meningkatkan taraf kesejahteraan ratusan nelayan kecil yang tersisa di Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda Inisiatif DPRD) Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan.
“Memang yang jelas Perda ini untuk melindungi hak nelayan, baik dalam hal mendapat pelayanan kesehatan, maupun untuk melindungi usahanya. Seperti saat ini, saat musim barat para nelayan tidak melaut. Nah untuk melindungi hidupnya, siapa lagi kalau bukan pemerintah,” kata Walikota Cilegon Edi Ariadi, usai Rapat Paripurna Penetapan Raperda tersebut, di DPRD Kota Cilegon, Senin (3/2/2020).
Lebih lanjut, Edi menjelaskan meski Kota Cilegon sebagai kota industri, tetapi warga yang berprofesi nelayan cukup banyak, yakni sekitar 400 nelayan. Dan kondisi ratusan nelayan yang makin terpinggirkan oleh industri tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindunginya.
Ketua DPRD Kota Cilegon, Endang Efendi juga menegaskan perhatiannya kepada nelayan sebagai profesi pekerjaan yang sangat beresiko, bahkan bertaruh nyawa saat mengambil ikan di laut. Oleh karena itu, menurutnya sangat miris saat mereka tidak memiliki perlindungan atau asuransi baik kesehatannya maupun keselamatannya.
“Ketika karyawan mendapat kecelakaan kerja, mereka mendapat asuransi dan tunjangan untuk keluarganya, padahal nelayan juga sama mencari nafkah untuk keluarganya. Oleh karena itu, kami DPRD Kota Cilegon berinisiatif mengeluarkan Perda ini. Setelah disampaikan ke walikota bisa jadi kedepannya bisa jadi ada pembahasan bahwa Pemkot Cilegon wajib, memberikan asuransi kepada nelayan, toh mereka juga masyarakat kita,” tegasnya.
Untuk itu, agar Perda tersebut bisa segera diterapkan, pihaknya agar segera melakukan pembahasan, khususnya terkait anggaran baik untuk perlindungan maupun pemberdayaannya.
“Kita buatkan regulasinya, untuk bagaimana cara memasukan anggaran, dan kita usahakan pembahasannya di selesaikan bulan ini juga,” tandasnya. (*/Red)
