Dukungan Pejabat OPD Diisi Putera Daerah Terus Mengalir

Dprd ied

CILEGON – Desakan terhadap Walikota Cilegon Edi Ariadi untuk lebih mengutamakan putra daerah yang berhasil lolos pada lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada 5 OPD Pemkot Cilegon pada akhir tahun 2019 ini, kembali disuarakan oleh elemen masyarakat di kota industri tersebut.

Kali ini, dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Cilegon yang menyatakan dukungan dan apresiasinya untuk putera daerah yang sudah mengikuti JPT secara terbuka untuk bisa menduduki kepala OPD. Hal ini menunjukkan SDM putera daerah sudah unggul.

“Mengingat masih minimnya putera daerah yang menjabat kepala dinas di OPD-OPD Pemkot Cilegon, dengan adanya lelang jabatan ini kami mengapresiasi pejabat putera daerah yang sudah mengikutinya. Meski diantara 5 OPD yang dilelang, hanya di beberapa OPD saja, tapi hasil penilaian Pansel prestasinya berada di peringkat atas,” kata Sekretaris GP Ansor Kota Cilegon, Asep Awaludin kepada Fakta Banten, Kamis (19/12/2019).

Asep meyakini kualitas SDM lokal sudah sangat mumpuni dan kompeten untuk mengisi pembangunan daerah.

“Jadi tinggal menunggu putusan dari Walikota Cilegon saja, sesuai penilaian Pansel atau bagaimana? Ketika secara profesional dan integritas SDM lokal mampu bersaing, potensi kearifan lokal putra daerah juga harus menjadi pertimbangan utama, Pak Wali,” imbuhnya.

dprd tangsel

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua GP Ansor Kota Cilegon Soleh Syafe’i, ia secara tegas mendesak Walikota Cilegon Edi Ariadi untuk mengutamakan putera daerah sebagai kepala OPD.

Menurut Soleh Syafei, pejabat dari unsur putera daerah akan lebih mampu menjaga kondusivitas dan menjalankan sinergi pembangunan dengan masyarakat.

“Pak Wali sebaiknya berkaca pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur, tahun ini saja, banyak yang pelaksanaannya dikeluhkan bahkan didemo warga. Seperti Depo Sampah Purwakarta, Tandon Bulakan, JLU Grogol. Belum program OPD yang bisa dikatakan mubadzir, seperti Trans Cilegon, Terminal Seruni yang sepi dan semrawut, perebutan lahan parkir dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi karena kepala OPD-nya tidak memahami karakteristik masyarakat Cilegon,” ucapnya tegas.

GP Ansor secara serius meminta agar Walikota Cilegon mempertimbangkan agar menempatkan putera daerah di jabatan strategis Pemkot Cilegon kedepannya.

“Maka dalam lelang jabatan akhir tahun 2019, kami mendesak Pak Wali untuk memilih putera daerah menempati jabatan strategis kepala OPD,” tandasnya. (*/Angga)

Golkat ied