CILEGON – Tidak puas dengan jawaban pihak Kelurahan Samangraya pada aksi demonstrasi Selasa (2/6/2020) lalu, puluhan warga Kalentemu Timur RW 05, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil yang diominasi Ibu-ibu, kembali menggelar aksi di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon, Kamis (4/6/2020).
Baca juga: Bansos Covid-19 Tak Tepat Sasaran, Ibu-ibu Geruduk Kantor Kelurahan di Cilegon
Sebelumnya, dalam mediasi di Kelurahan Samangraya, pihak kelurahan yang kembali meminta data fotocopy KK dari warga kurang mampu yang belum mendapat Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19, mengembalikan data tersebut kepada warga dengan alasan Dinsos Cilegon tidak menerimanya.
Menurut perwakilan warga, Yuli mengatakan pihaknya kurang puas dengan jawaban Ketua RW dan Pemerintah Kelurahan Samangraya, untuk itu pihaknya berupaya mencari kejelasan benang merah persoalan tersebut ke Dinsos Cilegon.
Baca juga: Tanggapi Demo, Staf Kelurahan Akui Sudah Ajukan Data Warga ke Dinsos
“Dan kita memohon kepada pihak kelurahan untuk menggantikan warga mampu keluarga RW yang dapat Bansos Rp. 600 ribu. Agar tahap ke dua dilihkan kepada warga yang tidak mampu. Jawabnya gak bisa, ada permainan apa ini antara RW dan keurahan, penasaran saya pak. Makanya kita demo Dinsos,” ungkapnya kepada wartawan.
“Demo di Dinsos ini nambah lagi warga yang gak dapat bantuan yang gak ikut demo di kelurahan. Apalagi RW ngancam warga kita yang ikut demo kemarin. Dan tadi ada juga ibu-ibu dari kelurahan lain ikut demo,” bebernya, menambahkan.
Dalam aksi demonstrasi kali ini, Ibu-ibu tampak membawa karton-karton yang bertuliskan kekecewaan warga. Kerumunan massa aksi yang sebelumnya berlangsung di halaman kantor Dinsos Cilegon, kemudian diarahkan untuk melakukan mediasi dengan jajaran pegawai yang dipimpin langsung Kepala Dinsos Cilegon, di Taman Kota Kecamatan Jombang yang letaknya di depan kantor dinas tersebut.
“Masukan data dari RT/RW Muskel (Musyawarah Kelurahan dan sebagainya, tentu anggapan masyarakat ini dirinya belum belum terdata, padahal dia berhak. Tapi intinya kita tetap berikhtiar, tadi juga kita tugaskan UPT Data, terima saja, cek KTP dan datanya kita cek dalam data base kita. Siapa tahu datanya ada di kita, cuma persoalannya kan ini bertahap,” kata Kepala Dinsos Kota Cilegon, Jubaedi saat ditemui wartawan.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi data, agar masyarakat yang tidak berhak tidak kembali mendapatkan bantuan, khsususnya BST yang dipertanyakan warga dalam aksinya. Selain itu, pihaknya juga berjanji akan berkoordinasi dengan tim dari PT. Pos Indonesia sebagai juru bayar dari Kemensos.
“Ini kita sedang evaluasi nih, khususnya soal BST (Bantuan Sosial Tunai) dari APBN yang melalui PT. Pos, kemarin kita lakukan pembagian, dari sekitar 16 ribu, 91 persen sudah terserap sebelum lebaran. Untuk tahap ke dua kita juga evaluasi, karena tadi di dapatkan masukan dari temen-temen di bawah,” jelasnya.
“Kasi Kesos juga bilang bahwa yang dapat itu ada diantaranya yang tidak berhak, ada yang PNS dan sebagainya. Kita buat berita acara dan kita sampaikan agar tidak diberikan dan dialokasikan pada warga yang berhak,” tandasnya. (*/Ilung)
