CILEGON – Meski dalam pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) paket 2 di Kelurahan Grogol menuai polemik aksi demonstrasi warga, namun pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon sepertinya tetap memaksakan pelaksanaan proyek paket 1 yang kabarnya sebesar Rp11 miliar di bulan Desember 2019 ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh aktivis sosial pengawal pembangunan, Handi yang menyoroti dan mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan dalam awal pelaksanaan proyek JLU yang berlokasi di kawasan Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol tersebut.
“Jelas kami pertanyakan proyek dengan pagu anggaran Rp11 miliar yang sekarang di PL-kan dengan alasan prioritas daerah seperti ini, apalagi ini saya lihat tidak adanya papan nama kegiatan (proyek). Paket 2 saja PT. Monodon menuai polemik, kenapa ini paket diduga dipaksakan, katanya ini PT. Monodon lagi kontraktornya. Ada apa ini dengan PUPR Cilegon,” ungkapnya kepada Fakta Banten, Senin (23/12/2019).
Bahkan Handi juga menduga dalam pelaksanaan proyek ini menyalahi spesifikasi proyek dan bisa berpengaruh pada paket proyek JLU lainnya.
“Proyek ini diduga tidak sesuai spek dengan mengandalkan pencairan UM (Uang Muka) karena bantuan keuangan provinsi yang mana akan berimbas pada kegiatan JLU yang lainnya bila tidak terserap,” bebernya.
“Terlebih ketika bertamu ke Kelurahan Gerem, Pak Lurah ketika ditanya kapan mulai dan surat resmi dari pelaksana, katanya tidak ada surat resminya, walaupun memang meminta izin untuk memulai pekerjaan tersebut,” tambah Handi.
Selain itu pihaknya menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan proyek yang menurutnya seperti ‘proyek siluman’ tersebut.
“Surat tembusan gak ada secara resmi, papan nama dan direksi kit gak ada, seperti proyek siluman,” tegasnya.
Saat coba dikonfirmasi melalui pesan Whattsapp, Humas PT. Monodon Didin belum memberikan respon terhadap pertanyaan wartawan.
Begitu juga dengan Plt Kepala Dinas PUPR Kota Cilegon Ridwan saat dikonfirmasi belum memberikan balasan hingga berita ini dipublikasikan. (*/Ilung)
