CILEGON – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon, meminta Fraksi PPP DPRD Cilegon untuk menyorot kinerja dan pengelolaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sahruji, dalam pernyataannya pada Minggu (27/4/2025), secara tegas memerintahkan Fraksi PPP di DPRD Cilegon untuk fokus mempertanyakan efektivitas dan tata kelola keuangan PT PCM.
“Saya memerintahkan kepada Fraksi PPP menyoroti tentang BUMD PT PCM, deviden yang diserahkan kepada kas daerah tidak berbanding lurus dengan penyertaan modal yang diberikan,” kata Sahruji.
Ia menegaskan, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, Fraksi PPP yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) harus lebih dalam mengkaji posisi dan pertanggungjawaban PT PCM.
Dengan tegas PPP ingin ada perubahan di tubuh PCM dan menghapus praktek nepotisme golongan sehingga perlu ada audit SDM dan hubungan kekerabatan.
“Kepada anggota fraksi yang ikut pembahasan untuk mendalami mempertanyakan, tentang PT PCM. Direksi-direksinya orang mana, kompetensi apa, sampai staf-staf nya orang mana alamatnya,” ujarnya, seraya menolak dominasi satu kelompok dalam tubuh perusahaan daerah tersebut.
Lebih jauh, ia menyoroti soal penyertaan modal sebesar Rp98,6 miliar untuk pembangunan pelabuhan, yang dinilai perlu dikritisi secara mendalam.
“Berkaitan dengan modal Rp98,6 Milyar sebagai modal untuk membangun pelabuhan, harus juga dipertanyakan untuk apa?” katanya.
Sahruji membandingkan perolehan deviden PT PCM dengan potensi bunga deposito, mempertanyakan nilai manfaat yang dihasilkan dari penggunaan modal yang begitu besar.
“Uang Rp90 M itu kalau didepositokan bunganya berapa? Sekarang dengan deviden Rp16 miliar itu kalau dibandingkan dengan bunga deposito berapa, berarti yang selebihnya dari bunga bank itu kontribusi dari PT PCM,” sindirnya.
“Apalagi kalau bicara sampai ke aset yang Rp1 Triliun mah, ini aja sudah gak masuk,” imbuhnya.
Sahruji mengingatkan kembali misi awal pendirian PT PCM yang diharapkan bisa menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilegon untuk sektor infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Namun, kenyataannya setelah seperempat abad berjalan, manfaat tersebut masih jauh dari harapan.
“Ini untuk pembangunan masyarakat di Kota Cilegon, tapi berjalannya waktu sudah 25 tahun ini belum ada masyarakat merasakan hasil dari PT PCM ini,” kritiknya.
Menyikapi hal ini, PPP menegaskan sikap tegasnya. Akan melakukan evaluasi total terhadap kinerja, kelembagaan dan potensi bisnis PCM.
“Kami melihat ini penting, PPP memerintahkan secara selektif mempertanyakan tentang PT PCM ini sejauh mana, berapa pendapatan hasil usaha PT PCM per tahun, berapa anggaran operasionalnya dan berapa keuntungannya,” tegas Sahruji.
Selain perintah kepada internal, PPP Cilegon juga meminta kepada Pemerintah Kota Cilegon untuk menyelenggarakan audit eksternal dengan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melihat capaian hasil usaha dan pengelolaan perusahaan agar lebih akuntabel dan independen.
“Kami harap ada audit independen dari luar, yang bukan disediakan oleh PT PCM, tapi oleh Pemerintah Kota Cilegon agar hasil penilaian bisa lebih akuntabel dan terbuka dan bisa lebih dipercaya,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan transparansi dan perlindungan aset daerah, jika PCM tidak prospek secara bisnis maka menurut Sahruji perlu ada evaluasi dan tutup usaha jika diperlukan.
“Harus transparansi, jual tanahnya, kembalikan asetnya karena milik daerah, Karena BUMD itu statusnya bukan sebagai pemerintah, kalau di jual nanti dimakan lagi uangnya sama orang-orang itu,” pungkasnya. (*/ARAS)
