CILEGON – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Banten, memperketat pemantauan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional maupun ritel modern menyusul kenaikan harga beras premium yang mencapai Rp16.000 per kilogram.
Kepala Disperindag Kota Cilegon Didin S Maulana mengatakan pemantauan harga dan stok beras dilakukan secara rutin setiap pekan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Polres Cilegon, serta unsur ketahanan pangan.
“Untuk premium, harga standarnya Rp14.500, itu sampai Rp16.000. Untuk medium juga ada kenaikan. Untuk SPHP masih tetap harga standar,” kata Didin di Cilegon, Jum’at (2/10/2026).
Menurut dia, dalam pemantauan tersebut pihaknya juga menemukan sekitar 22 produk beras yang ditarik karena dijual dengan harga yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
“Itu yang ada 22 kalau tidak salah, ada produk yang ditarik karena tidak sesuai ketentuan, harganya terlalu mahal,” ujarnya.
Pemantauan dilakukan di sejumlah lokasi, antara lain Pasar Kranggot serta ritel modern seperti Super Indo dan Hypermart.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali sekaligus menjamin ketersediaan pasokan beras bagi masyarakat.
Didin memastikan stok beras di Kota Cilegon masih aman. Sejumlah toko besar disebut memiliki persediaan untuk memenuhi kebutuhan selama sekitar empat hingga lima hari.
“Setiap distribusi itu beras mereka simpan untuk pasokan lima hari. Satu toko besar persediaannya sampai lima hari,” katanya.
Ia menyebutkan kapasitas stok beras di toko-toko besar berkisar lima hingga enam ton, tergantung kapasitas masing-masing toko.
Pemantauan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan lonjakan harga.
Selain pengawasan harga dan stok, Pemerintah Kota Cilegon juga menyiapkan program subsidi bahan pokok bagi masyarakat rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Didin menjelaskan program tersebut berbeda dengan operasi pasar karena pemerintah memberikan subsidi langsung terhadap paket kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak, sehingga masyarakat hanya membayar sebagian dari harga paket.
“Kalau operasi pasar kan harganya murahnya sedikit. Kalau ini disubsidi, misalnya harga paket beras, minyak dan segala macam Rp100.000, masyarakat cuma beli setengahnya,” ujarnya.***
