CILEGON – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah II Banten, Asep Rahmat Suwandha, membenarkan bahwa Tim KPK telah mendatangi Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (13/11/2020) kemarin.
Tim KPK dikabarkan membawa sejumlah berkas dokumen dari Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Cilegon.
Baca juga: Waduh, Penyidik KPK Geledah dan bawa Dokumen dari Kantor ULP Cilegon, ada apa ya ?
Tim KPK yang datang pada Jumat kemarin, nampaknya bergerak cepat, dan usai membawa dokumen langsung bergegas meninggalkan kantor Pemkot Cilegon. Wartawan mendapati info tersebut dari sejumlah pegawai di ULP Cilegon, setelah para penyidik meninggalkan kantor ULP.
Salah seorang pegawai ULP BPBJ Cilegon yang enggan disebutkan namanya, membenarkan hal itu.
“Iya (benar) setelah Jumat,” ujarnya singkat.
Selain itu, kabar negatif dan juga kisruh internal diduga terjadi di Kantor ULP. Menurut sumber internal yang bercerita kepada wartawan, diketahui ada sebanyak 14 pegawai anggota Pokja dan pejabat di ULP BPBJ Cilegon yang menyatakan mengundurkan diri pada Jumat (13/11/2020) kemarin.
Sebelumnya juga secara mendadak Kamis (12/11/2020), terjadi rotasi/mutasi terhadap 4 (empat) orang pegawai anggota Pokja di ULP/BPBJ, yang berimbas pada dibatalkannya proses lelang salah satu proyek di Pemkot Cilegon, yakni Rehabilitasi Gedung Plaza Mandiri atau eks Matahari Lama.
Pembatalan proses lelang proyek ini dinilai janggal, karena tahapannya sudah hampir selesai dan sudah ada pemenang lelang. Bahkan pada Beranda Informasi Tender website LPSE, sudah diumumkan perusahaan sebagai pemenang lelangnya. Namun tiba-tiba dengan alasan adanya rotasi pejabat Pokja ULP/BPBJ Kota Cilegon, lelang dinyatakan batal.
Hingga saat ini, Kepala ULP BPBJ Cilegon, Mariano, masih belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. (*/Faqih)
