CILEGON – Sebanyak lima juta ton sampah per tahun masih dibuang di alam bebas dan belum dikelola dengan baik. Hal itu dianggap bisa menjadi masalah lingkungan serius di masa mendatang.
Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud saat menjadi keynote speaker pada Diskusi Panel bertema Konversi Sampah menjadi Energi untuk Masa Depan Berkelanjutan, pada City Sanitation Summit (CSS) yang digelar Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, Selasa, 7 Mei 2024.
Diskusi yang dipandu presenter televisi Valerina Daniel itu menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Jenderal Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf, Vice Presiden Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Biomassa PLN, Anita Puspitasari, Koordinator Sanitasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Erlaisa Wahanudin dan Walikota Cilegon Helldy Agustian.
Dalam paparannya, Restu mengutip data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2024, di Indonesia terdapat 15,2 juta ton timbulan sampah per tahun yang sebagian besar atau sekira 80 persen berasal dari Pulau Jawa.
“Dari jumlah itu, baru 67,8 persen atau 10,3 juta ton sampah per tahun yang sudah terkelola. Sedangkan sekitar 30 persen atau lima juta ton masih dibuang ke alam. Ini yang kita khawatirkan,” kata Restu.
Oleh karenanya, Restu mengapresiasi langkah Pemkot Cilegon yang telah tumbuh dengan cepat jika dilihat dari indikator pembangunan sosial ekonomi, sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, hilirasiasi industri, akses pelayanan publik meningkat, termasuk dalam hal pengolahan sampah.
“Kami mengapresisasi CSS yang digelar di Kota Cilegon. Ini merupakan bentuk konkret komitmen AKKOPSI dan sama-sama kita dukung demi Indonesia yang sehat dengan pemenuhan kebutuhan sanitasi yang baik, salah satu kebutuhan dasar air minum dan juga penanganan sampah,” kata Restu.
Bicara sanitasi, kata Restu, adalah hal yang sangat luas. Bukan hanya bagaimana membangun fasilitas air minum yang sehat tapi juga masalah lingkungan yang bebas dari sampah, termasuk kebencanaan di dalamnya.
“Kami berharap sesi ini dijadikan forum membangun komitmen bersama menyelesaikan sampah karena sampah adalah salah satu bidang sanitasi yang harus diselesaikan,” ungkapnya.
Direktur Jenderal Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf menilai, untuk menyelesaikan masalah sampah, perlu dukungan dari masyarakat. Hal itu karena sumber utama sampah lebih dari 50 persen berasal dari limbah rumah tangga.
“Sampah kita sebagian besar dari hasil sisa makanan. Oleh karenanya kesadaran masyarakat itu penting. Kami dari Kemenkes juga terus mendukung pengolahan sampah ini menjadi hal yang produktif dan bernilai ekonomi atau menjadi energi berkelanjutan,” jelas Anas.
Menurutnya, pengelolaan sampah yang tidak baik seperti pembakaran, justru menjadi risiko pemcemaran udara. Oleh karenanya, Kemenkes mendukung pengolahan sampah yang dilakukan Pemkot Cilegon untuk ekonomi sirkular.
“Sumber energi kita dari bumi sangat terbatas, kami dukung pengolahan sampah yang ramah lingkungan supaya sisa sampah jadi nol. Kalau dikelola dengan baik, sampai di daerah bisa minus dan bahkan mencari sumber sampah lagi. Catatan kami kalau mau dikelola, pengolahan sampah mesti ramah lingkungan sehingga tidak terjadi faktor risiko,” katanya.
Vice Presiden Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Biomassa PLN, Anita Puspitasari, memaparkan, kerjasama PLN Grup dengan Pemkot Cilegon dimulai sejak tahun 2020-an, dimana perusahaan BUMN tersebut mulai kami mengganti bahan bakar batu bara ke bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan.
“Untuk mengawali kerja sama ini, kami mencoba mencari beberapa pemda. Dari sekian banyak daerah yang kami ajak, Cilegon termasuk yang sangat menyambut baik sehingga kerja sama ini dilakukan dan menjadi inspirasi bagi daerah yang lain,” katanya.
Sedangkan Koordinator Sanitasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Erlaisa Wahanudin menilai, apa yang sudah dilakukan Pemkot Cilegon sangat tepat dengan mengelola sampah menjadi bahan energi pengganti batu bara untuk pembangkit listrik.
“Memang seharusnya menjadi kepala daerah seperti Pak Wali Kota Cilegon itu ya begitu. Bagi masyarakat pada umumnya tidak mungkin, bagi Pak Wali harus mungkin sehingga menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Dan memang tidak mesti program pemerintah daerah itu menggunakan APBD. Cilegon sudah membuktikan itu,” katanya.
Diketahui, PLN Grup berkolaborasi dengan Pemkot Cilegon dinilai berhasil mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung. Pabrik BBJP ini menyerap 30 ton sampah segar kota setiap harinya untuk dijadikan bahan bakar pengganti batu bara (co-firing) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya.
Keberhasilan Cilegon dalam mengelola sampah itulah yang kemudian diangkat menjadi isu utama CSS AKKOPSI pada 6-8 Mei, di Kota Cilegon. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari 166 kabupaten/kota. Bahkan ada 24 Walikota dan Bupati yang hadir secara langsung dan melakukan kunjungan ke TPSA Bagendung. (*/Red)
