CILEGON – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cilegon menggelar pembinaan tata cara pengurusan jenazah bagi masyarakat, yang berlangsung di Kantor MUI Kota Cilegon, Minggu (31/8/2025).
Sekretaris Umum MUI Kota Cilegon, Sutisna Abas, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi IV MUI dengan menggabungkan teori dan praktik.
“Kita di MUI ada tujuh komisi. Hari ini Komisi IV menyelenggarakan pendidikan teori dan praktik tentang pengurusan jenazah,” ujarnya.
Pelatihan diikuti sekitar 35–40 peserta, terdiri dari perwakilan pondok pesantren, ketua DKM masjid, lembaga pendidikan aliyah, serta utusan organisasi kemasyarakatan, di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Dalam sesi praktik, peserta mendapat kesempatan langsung untuk mempelajari tahapan pengurusan jenazah, mulai dari memastikan seseorang benar-benar meninggal, hingga proses memandikan dengan benar sesuai syariat.
“Pertama, memastikan dulu bahwa orang tersebut sudah meninggal. Itu ada ilmunya, jangan sampai salah menentukan. Setelah itu baru menyampaikan kepada keluarga, kemudian masuk ke proses memandikan,” jelas Sutisna.
Ia menegaskan, dalam memandikan jenazah terdapat adab yang harus dijaga, termasuk larangan memperlakukan jenazah secara kasar.
“Memandikan harus dengan penghormatan, tidak boleh diguyur dengan selang. Biasanya tubuh kaku, apalagi yang sakit, sehingga digunakan campuran rempah-rempah untuk melunakkan persendian. Tapi hukumnya tidak boleh memaksa sampai mencederai jenazah, karena itu sama dengan mencederai manusia,” paparnya.
Selain itu, pelatihan juga mengupas fikih seputar siapa saja yang diperbolehkan memandikan jenazah dalam kondisi tertentu, seperti hubungan keluarga dekat.
Melalui kegiatan ini, MUI Cilegon menegaskan komitmennya sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah.
“Pengetahuan seperti ini harus sampai ke masyarakat. Fungsi utama MUI adalah menjadi pelayan umat, memberikan ketenangan, dan membantu menyelesaikan persoalan keagamaan, termasuk lewat fatwa,” tutur Sutisna.
Ia menambahkan, MUI juga berperan sebagai mitra pemerintah.
“Sejak berdiri, MUI selalu siap berjalan berdampingan dengan pemerintah dalam program-program yang berpihak kepada masyarakat. Namun bila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi umat, MUI akan mengingatkan,” tegasnya.
Hingga Oktober mendatang, MUI Kota Cilegon masih akan melanjutkan rangkaian kegiatan dari tujuh komisi yang ada.(*/Nandi).
