CILEGON – Ketua Komite Pemenangan Pemilu DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon, Rosyid Haerudin, menawarkan 10 nama kader dan pengurus partai berlambang matahari tersebut kepada masyarakat Cilegon untuk menseleksinya maju sebagai bakal calon Walikota atau Wakil Walikota di Pilkada Cilegon 2020.
Dikatakan Rosyid, saat ini internal partai telah menggodok sekitar 10 nama kader yang potensial dan memiliki kelayakan duduk di kursi eksekutif.
“Melalui mekanisme di internal dan melibatkan masukan masyarakat, dalam tahapan berikutnya dikerucutkan 5 besar dan 3 besar, kemudian dipilih 1 orang untuk disandingkan dengan mitra koalisi baik untuk C1 atau C2,” ujar pria yang akrab disapa Haji Rosyid, ditemui di Masjid Baitul Kholik saat mengikuti Bimbingan Manasik Haji tingkat Kecamatan Ciwandan yang diselenggarakan oleh KUA, Rabu (19/6/2019).
Lebih lanjut, Haji Rosyid menyebutkan 10 nama kader dan pengurus PAN di Cilegon yang berpotensi diusung pada Pilkada, diantaranya Heryanto, Bahri Syamsu Arif, Alawi Mahmud, Dede Rohana Putra, Edison Sitorus, Hasbudin, Masduki, Nurseha, Anugerah Caerullah dan Syaifullah Asas.
Sementara Haji Rosyid sendiri ketika ditanya tentang kesiapannya ke arah pencalonan, mengaku belum bisa memutuskan, karena masih fokus pembenahan urusan pribadi dan bisnis.
“Saya sedang fokus pembenahan diri, dan berdagang aja,” ungkapnya.
Haji Rosyid mengaku siap total memenangkan Pilkada Cilegon yang mengusung kader internal PAN.
“Namun demikian saya tetap siap memberikan kontribusi pemikiran untuk kader PAN yang diusung dalam rangka membenahi Kota Cilegon kedepan, baik dari sisi program kerja ataupun pemikiran meningkatkan potensi PAD dari sektor yang belum tergali saat ini, guna kepentingan mensejahterakan Kota Cilegon,” tegasnya.
Selain itu, Haji Rosyid juga menjelaskan beberapa sektor penting yang jadi prioritas untuk dilakukan pembenahan dalam hal efesiensi dan efektifitas kebijakan Pemerintah Kota Cilegon kedepan.
“Pembenahan utama yang saya lihat sangat penting adalah sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penempatan ASN dan optimalisasi aset daerah serta BUMD,” tandasnya.
“Jika tata kelola pemerintahan dibenahi dan dioptimalkan kinerja pegawai sektor pelayanan dan penegakan aturan, tentu potensi PAD bisa lebih besar lagi digali dibandingkan saat ini. Dengan keuangan daerah yang mapan, tentu bisa menunjang pembangunan dan program pemerintah lebih maksimal,” tukas mantan anggota DPRD Kota Cilegon ini. (*/Ilung)
