Melampaui Target, Pemkot Cilegon Lindungi 15.955 Pekerja Rentan dan Informal Lewat BPJS Ketenagakerjaan
CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal serta kelompok pekerja rentan.
Melalui alokasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Cilegon bahkan telah berhasil melampaui target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2026.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Faruk Oktavian, menyampaikan bahwa jumlah pekerja informal dan rentan yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan kini telah mencapai 15.955 orang. Capaian ini secara signifikan melampaui target Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan sebanyak 11.000 peserta.
“Tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Target awal kita sebetulnya 11.000, tetapi sekarang sudah menembus 15.955 peserta. Ini terdiri dari pekerja rentan dan pekerja informal seperti Ketua RT, RW, anggota Linmas, serta para kader,” ujar Faruk, Rabu (11/11/2026).
Tidak berhenti pada capaian tersebut, Disnaker Kota Cilegon saat ini sedang memverifikasi sekitar 5.000 calon peserta tambahan dari kelompok pekerja rentan. Calon peserta ini menyasar masyarakat dalam tingkat kesejahteraan desil 1 hingga 4. Pendataan tahap awal difokuskan di empat kecamatan, yaitu Cilegon, Jombang, Purwakarta, dan Cibeber.
“Untuk pekerja rentannya meliputi pemandi jenazah, pengemudi ojek online (ojol), nelayan, hingga petani. Bulan ini sedang kita verifikasi, estimasi ada sekitar 5.000 pekerja rentan desil 1 sampai 4 untuk 4 kecamatan terlebih dahulu,” jelasnya.
Faruk berharap proses verifikasi dapat segera tuntas agar ribuan pekerja rentan tersebut bisa secepatnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Dengan tambahan ini, total penerima manfaat perlindungan APBD Kota Cilegon dipastikan akan makin meningkat. Total anggaran yang disiapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencapai Rp2,2 miliar untuk mencakup seluruh profesi sasaran.
Program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja tinggi, namun keterbatasan finansial untuk membayar iuran mandiri. Melalui program ini, peserta berhak atas dua jenis manfaat utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Selain memperluas kepesertaan, Pemkot Cilegon juga tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Regulasi ini disiapkan sebagai landasan hukum daerah yang lebih kuat dalam menjamin keberlanjutan perlindungan bagi pekerja rentan dan informal.
“Selama ini payung hukumnya mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1. Tahun ini kita mengusulkan lahirnya Perda Jamsostek agar memiliki dasar hukum daerah yang lebih kokoh,” tutur Faruk.
Mengingat tingginya risiko kecelakaan kerja di sektor informal, Faruk mengimbau agar pekerja yang belum tersentuh pembiayaan pemerintah dapat mendaftar secara mandiri.
“Harapan kami semakin banyak pekerja rentan yang tercover. Bagi yang belum masuk kuota pembiayaan pemerintah, kami mengimbau untuk ikut serta secara mandiri karena iurannya sangat terjangkau, yaitu Rp16.800 per bulan,” pungkasnya. ***
