SERANG – Adanya gerakan masyarakat yang menyuarakan agar putera daerah harus mendapatkan porsi yang jelas di susunan kepengurusan BUMN di Banten, salah satunya PT Krakatau Steel, ternyata tidak diakomodir oleh Kementerian BUMN RI.
Terbukti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Krakatau Steel di Jakarta, Rabu kemarin (29/3/2017), hasilnya diketahui tak ada satupun dari jajaran direksi maupun komisaris yang mewakili representasi putera daerah Banten.
Komandan Brigade Ormas Peta Siliwangi Banten, Malik Ibrohim, menilai, Kementerian BUMN tidak menghormati kearifan lokal masyarakat Banten.
“KS merupakan industri penopang ekonomi nasional yang berada di Cilegon Banten. Harusnya Kementerian BUMN lebih memprioritaskan pribumi untuk mengisi posisi strategis di KS,” tegas Malik kepada Fakta Banten, Jumat (31/3/2017).
Malik menegaskan bahwa saat ini telah terjadi gejolak di kalangan elemen masyarakat Banten, atas keputusan Kementerian BUMN yang tidak menghargai potensi SDM lokal.
Ormas Peta Siliwangi, kata dia, bersama sejumlah elemen lainnya saat ini tengah berkonsolidasi untuk melakukan protes besar-besaran di Krakatau Steel.
“Seharusnya ini hal sensitif yang harus diperhatikan pusat, agar sinergitas antara KS dengan masyarakat Banten terwujud. Jangan sampai pribumi hanya jadi penonton dan merasakan dampak polusinya saja. Saya fikir putera daerah banyak yang mampu membawa KS untuk Lebih maju dan besar,” tegas pemuda asal Cilegon ini.
Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Wilayah Banten, Angga Wijaya, juga menilai Pemerintah Pusat tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah dan sangat tidak menghargai kearifan lokal dalam menjalankan bisnis BUMN.
Pemerintahan Jokowi – JK telah mengabaikan sejarah perjuangan masyarakat Banten yang telah mendukung dan berkorban untuk keberlangsungan Krakatau Steel.
“Di struktur yang sebelumnya, kita masih punya wakil beberapa orang di jajaran komisaris dan direksi Krakatau Steel. Tapi di era Jokowi saat ini jelas mengecewakan, masyarakat Banten tidak dihargai dan tidak ada satupun yang diakomodir di kepengurusan KS sebagai representasi Banten,” tegas Angga.
“Pak Presiden Jokowi harus tahu, tanpa kerelaan kyai dan sesepuh dan warga Al-Khairiyah di Citangkil dan masyarakat Banten umumnya, gak akan pernah berdiri Krakatau Steel itu. Masyarakat Cinangka, Padarincang, Mancak dan Anyer selama ini selalu menjaga kelestarian alam dan merelakan airnya untuk kebutuhan industri KS, ini tidak pernah dipandang oleh Kementerian BUMN,” kecam Angga.
Pemuda asal Pandeglang ini pesimis dengan kinerja industri baja plat merah tersebut, yang menurut Angga, situasi kedepan akan tidak kondusif dengan masyarakat dan akan berimbas pada terganggunya bisnis BUMN baja itu.
“Gejolaknya sudah mulai terasa sejak sebulan ini, masyarakat mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja pengurus lama PT KS. Lima tahun merugi dan masyarakat lokal bersabar dan terus mendukung agar KS kembali bangkit, tapi sekarang giliran mulai beranjak positif, orang lokal ditinggalkan dan tak dihargai, wajar jika masyarakat marah,” tegas Mahasiswa Fakultas Teknik Untirta ini.
Direktur LSM Koalisi Masyarakat Peduli Alam Selat Sunda (Kompass), Ika Fathullah, bahkan mengaku akan membangun gerakan untuk menolak kelanjutan pengembangan bisnis Krakatau Steel.
“Bisnis KS dan anak perusahaannya selama ini telah merusak tatanan sosial masyarakat, dan bahkan alam Banten yang tadinya asri telah dikorbankan untuk kepentingan BUMN ini, tapi kenyataannya sangat kecil imbal balik yang diterima masyarakat Banten,” ujarnya.
“Kali ini ada rencana KS akan membangun pembangkit listrik batu bara, membangun kawasan baru yang merambah ke pemukiman di Anyer, menyedot air milik masyarakat untuk kepentingan korporasi yang sama sekali tidak peduli kearifan lokal. Ini semua akan kita lawan dan tolak, demi harga diri masyarakat Banten,” tegas pria yang tinggal di Anyer, Serang ini.
Diketahui, RUPS Tahunan Krakatau Steel, Kamis lalu, masing-masing mengangkat 3 nama baru dalam jajaran direksi dan komisaris.
Mas Wigrantoro Roes Setiyardi didaulat sebagai Direktur Utama, dan Binsar H.Simanjuntak tetap bertahan sebagai Komisaris Utama. (*)