CILEGON– Bergabungnya Kota Cilegon dalam program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya yang dipusatkan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, Kota Serang, masih menuai sejumlah pertanyaan dari kalangan legislatif,
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah, dalam pernyataannya, Selasa (19/5/2026), mengatakan program tersebut dinilai perlu dikaji lebih mendalam agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Komisi III DPRD Kota Cilegon menjadi salah satu pihak yang menyoroti rencana kerja sama tersebut.
Dewan menilai masih terdapat berbagai aspek teknis dan pembiayaan yang perlu dijelaskan secara rinci oleh Pemerintah Kota Cilegon, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ia mengaku memiliki banyak pertanyaan terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program PSEL Serang Raya tersebut.
Menurutnya, kejelasan mengenai kebutuhan anggaran dan kesiapan sarana menjadi hal penting sebelum program dijalankan secara penuh.
Terlebih, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit dari APBD Kota Cilegon.
Rahmatullah kemudian menyoroti besarnya biaya operasional atau operational expenditure (OPEX) yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Ia juga mempertanyakan kebutuhan anggaran pengadaan armada pengangkut sampah.
“Rincian terpisah menyebut alokasi OPEX mencapai Rp34 miliar per tahun. Mohon disampaikan berapa total kebutuhan CAPEX untuk pengadaan 25 unit dump truk berikut perlengkapannya?” tanya, Selasa (19/5/2026).
Selain biaya operasional, politisi PAN tersebut juga meminta penjelasan rinci terkait komponen penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran penting agar publik mengetahui besaran beban yang akan ditanggung daerah.
Ia juga menyoroti kemungkinan besarnya serapan APBD Kota Cilegon untuk mendukung program pengelolaan sampah regional tersebut.
“Berapa persen dari total APBD Kota Cilegon yang akan terserap untuk program ini,” katanya.
Tidak hanya itu, Rahmatullah turut mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun proyeksi pembiayaan jangka panjang. Ia menilai, keberlanjutan program harus diiringi dengan perencanaan keuangan yang matang.
Menurutnya, pemerintah perlu mempersiapkan simulasi pembiayaan selama masa kerja sama berlangsung agar tidak memunculkan persoalan anggaran di kemudian hari.
“Apakah DLH sudah menyusun proyeksi beban OPEX untuk 5 tahun ke depan sesuai jangka waktu PKS? Mengingat PKS berlaku 5 tahun sejak ditandatangani dengan kemungkinan perpanjangan,” ujarnya.
Rahmatullah juga mengingatkan adanya potensi kenaikan biaya operasional akibat berbagai faktor ekonomi. Ia meminta pemerintah menghitung kemungkinan beban tambahan yang muncul setiap tahun.
Hal tersebut dinilai penting mengingat biaya bahan bakar, perawatan armada, hingga inflasi dapat berdampak langsung terhadap besaran anggaran program.
“Bagaimana skema pembiayaan jangka panjangnya? Apakah ada simulasi kenaikan biaya akibat inflasi, fluktuasi harga BBM, dan biaya perawatan armada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmatullah menyinggung isi Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSEL yang mengatur pembiayaan pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tanggung jawab daerah yang terlibat dalam kerja sama tersebut.
Menurutnya, klausul tersebut berpotensi membebani APBD jika seluruh biaya ditanggung pemerintah daerah tanpa dukungan pihak lain.
Ia pun mempertanyakan kemungkinan adanya skema pembagian pembiayaan atau cost sharing dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten untuk membantu pembiayaan program tersebut.
“Ia mempertanyakan apakah ada skema cost sharing dengan pemerintah pusat, Pemprov Banten, atau dengan Kota/Kabupaten Serang,” katanya.
Rahmatullah menilai skema bantuan pembiayaan penting agar beban anggaran Kota Cilegon tidak terlalu besar dalam menjalankan program PSEL regional tersebut.
“Untuk meringankan beban APBD Kota Cilegon? Atau murni ditanggung sendiri,” sambungnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan biaya pengolahan sampah di TPSA Cilowong. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka terkait skema biaya pengolahan yang akan diterapkan.
Rahmatullah mengaku khawatir munculnya biaya tambahan di kemudian hari yang sebelumnya tidak disampaikan kepada publik maupun DPRD.
“Berapa sebenarnya biaya pengolahan per ton di TPSA Cilowong? Apakah ada komponen biaya tersembunyi yang akan muncul di kemudian hari,” pungkasnya.(*/ARAS)
