CILEGON – Gebrakan Pemkot Cilegon di akhir tahun 2016 dengan menghadirkan taman atau ruang terbuka hijau (RTH) di sejumlah lokasi mendapat banyak respon positif dan apresiasi dari masyarakat.
Namun fasilitas taman yang masih belum lengkap, terutama penataan parkir kendaraan yang masih semrawut, menjadi catatan serius yang menyebabkan masih belum puasnya masyarakat akan keberadaan taman-taman tersebut.
Setidaknya ini tergambar dari komentar para pengunjung Taman Cilegon Boulevard dan Taman Layak Anak yang terintegrasi dengan Landmark Kota Cilegon di Kawasan Simpang Tiga.
Sejumlah pengunjung merasa terganggu dengan tidak adanya tempat parkir kendaraan yang resmi dan difasilitasi oleh pemerintah.
Jika mengunjungi Taman yang sudah difungsikan sejak awal tahun 2017 tersebut, maka kendaraan pengunjung hanya bisa memilih parkir di badan jalan Protokol Cilegon yakni Jalan Jendral Sudirman yang kondisinya selalu ramai dengan lalu-lintas kendaraan.
Kondisi ini menurut Aries, warga Kebondalem, dirinya merasa tidak nyaman dan tidak tenang ketika memarkirkan kendaraannya. Selain itu juga, keberadaan petugas parkir yang terkesan tidak resmi dan tidak menunjukan karcis membuat pengunjung merasa khawatir akan keamanan kendaraannya.
“Saya tahu aturan, jalan protokol tidak boleh dijadikan sebagai parkiran kendaraan. Tapi yang terjadi saat ini justru menggunakan badan jalan yang cukup ramai,” kata Aries kepada wartawan Fakta Banten, Sabtu malam Minggu (8/4/2017) di lokasi.
Setiap malam bahkan di malam Minggu seperti saat ini, pengunjung taman diketahui cukup ramai. Sehingga menyebabkan kendaraan yang terparkir sembarang nampak berjejer di sepanjang jalan Jendeal Sudirman di kawasan tersebut.
“Taman tanpa lahan parkir ngerucutnya ke pungutan liar parkir. Ini terlihat tidak adanya karcis resmi dan setiap pengunjung dikenakan bayar Rp2.000,” tegas Aries.
Lebih lanjut Aries juga menyayangkan kenyamanan fasilitas taman kerap terganggu dengan adanya genangan air di jalan Protokol tersebut, jika hujan turun.
Kondisi ini diduga akibat kualitas konstruksi trotoar dan gorong-gorong jalan di lokasi tersebut yang tidak ditata rapih oleh pemerintah. (*)
