CILEGON – DPD GEMA Al-Khairiyah Kota Cilegon, salah satu lembaga internal mahasiswa di Universitas Al-Khairiyah, mengeluarkan pernyataan mengecam atas ketidakberdayaan Bawaslu Kota Cilegon dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan di jalan protokol Kota Cilegon.
GEMA Al-Khairiyah menilai bahwa tugas penertiban tersebut menjadi tanggung jawab Bawaslu Cilegon.
Dalam pernyataannya, GEMA Al-Khairiyah menyuarakan keprihatinan terhadap minimnya langkah yang diambil oleh Bawaslu Cilegon dalam menertibkan APK yang terpasang di tempat yang tidak sesuai dengan aturan. APK yang terpampang di jalan protokol Kota Cilegon tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Disuruh mundur aja Bawaslunya kalau gak bisa menegakkan aturan mah. Kalau gak mampu menegakkan aturan dan menindak pelanggaran ya mundur saja dari Bawaslu,” ucap Supardi, Ketua DPD GEMA Al-Khairiyah Kota Cilegon, pada Sabtu (9/12/2023).
Ketua DPD GEMA Al-Khairiyah Kota Cilegon itu menilai bahwa penertiban APK di jalan protokol adalah bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi warga Kota Cilegon.
Dalam konteks ini, GEMA Al-Khairiyah mendesak Ketua Bawaslu Cilegon untuk turun jabatan apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara efektif.
“Pertanggungjawaban atas kinerja Bawaslu Cilegon perlu diambil serius. Jika Ketua Bawaslu tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, kami mendesak agar beliau mengundurkan diri agar dapat digantikan oleh sosok yang lebih mampu memastikan keberlangsungan demokrasi dan ketertiban di Kota Cilegon,” tegas Supardi.
Sebelumnya diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Wilayah Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
Dalam keputusan tersebut jelas dan tegas dinyatakan, lokasi yang dilarang untuk dipasang APK Kampanye Tingkat Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diantaranya sepanjang jalan protokol Kota Cilegon (Pondok Cilegon Indah sampai dengan Alun – Alun Kota Cilegon dan perempatan Administration Building PT Krakatau Steel (Gedung ADB).
Dengan adanya peraturan tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah menegaskan, pihaknya sudah menghimbau kepada seluruh partai peserta Pemilu 2024 di Kota Cilegon agar tidak melakukan pelanggaran.
Namun, Supardi selaku Ketua DPD GEMA Al-Khairiyah Kota Cilegon mengatakan, sikap yang diambil oleh Bawaslu Kota Cilegon itu bukan hal yang masuk akal.
Menurutnya, tugas menertibkan APK itu adalah tugas Bawaslu, bukan tugas Partai Politik. Dan ia juga menambahkan, ketika terjadi sebuah pelanggaran, harus diberikan sanksi, bukan sekedar himbauan.
“Kalau ada pelanggaran mah lakukan punishmen, bukan malah menyerahkan ke Parpol atau Peserta Pemilu,” pungkasnya.
Awal diketahui, saat dikonfirmasi, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah mengatakan telah menghimbau kepada seluruh partai untuk tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
“Kami sudah menghimbau ke seluruh partai untuk tidak melanggar aturan atau melanggar hal-hal yang dilarang yang telah ditetapkan.Tapi ada yang melanggar itu kan urusan mereka,” ujar Subi’ah.
Dan terkait banyaknya APK di sepanjang jalan Protokol Kota Cilegon, Subi’ah menjelaskan pihaknya bersama Satpol PP sudah melakukan penertiban, tetapi kembali APK kembali marak kembali.
Subi’ah juga menjelaskan, untuk menertibkan beragam APK dalam bentuk baliho yang terpasang di papan reklame sepanjang jalan protokol, pihaknya membutuhkan peralatan.
“Untuk menertibkan APK yang posisinya tinggi kita butuh alat dan kita sudah bergerak bersama Satpol PP, kita juga sudah memberikan himbauan tapi ya itu tadi, partai politik dan caleg tidak mengikuti aturan,” tandasnya. (*/Hery)
