CILEGON – Meski Pilkada serentak baru akan di mulai pada 9 Desember 2020 mendatang, konstelasi politik di Kota Cilegon kembali memanas setelah KPU dan Bawaslu Cilegon melanjutkan tahapan Pilkada pasca pandemi Covid-19 dianggap mereda.
Empat bakal calon Walikota-Wakil Walikota Cilegon tampak sudah sering berkunjung atau turun langsung ke masyarakat, baik untuk silaturahmi maupun untuk konsolidasi membentuk jaringan tim sukses atau pemenangan.
Tidak hanya itu, sudah banyak pula postingan-postingan status di Medsos baik di Facebook maupun WhatsApp Grup (WAG) perihal Cilegon yang sudah makin memanas, bahkan ada diantara tim sukses yang sudah saling sindir menyindir.
Menyikapi hal tersebut, Budayawan Banten yang juga tokoh masyarakat Cilegon, Nawawi Sahim berharap semua elemen masyarakat di Kota Cilegon bisa saling menghargai dan tetap menjaga silaturahmi meski berbeda dukungan di Pilkada mendatang.
“Yang saya khawatirkan karena fanatik ke Balon yang didukung dan karena ‘mati obor‘ tidak tahu silsilah saudaranya, ada masyarakat Cilegon yang ternyata masih sedulur, bisa berantem,” ujarnya, saat ditemui wartawan, Senin (20/7/2020).
Pria yang akrab disapa Haji Wawi ini juga menghimbau kepada semua tim sukses Balon peserta Pilkada agar tidak mengorbankan masyarakat awam untuk kepentingan politiknya.
“Harapan saya kepada semua tim sukses, jangan nyuruh warga berbuat hal-hal yang bisa menjerumuskannya pada persoalan hukum, merusak silaturahmi, atau melakukan bentuk-bentuk kecurangan yang mencederai demokrasi,” tegasnya.
Selain itu, Haji Wawi juga mengajak semua pihak untuk menjaga iklim kondusifitas di Kota Cilegon yang diklaim menjadi zona rawan dalam perhelatan Pilkada 2020 ini.
“Kalau ada pihak yang berbuat curang laporkan saja sesuai ketentuan yang ada, jangan dibalas kecurangan. Semua Balon pro perubahan semua sudah pernah datang ke rumah, ada ada yang sekadar konsultasi dan minta saran, bahkan ada yang meminta saya jadi Ketua Tim Pemenangan. Tapi saya tolak karena saya menjaga keterkaitan saya dengan BUMN (Komisaris RS Krakatau Medika). Dan sikap ini juga harus dilakukan pihak-pihak terkait dalam lembaga daerah dan negara,” ujarnya. (*/Ilung)
