CILEGON – Pemberitaan di berbagai media Kota Cilegon akhir-akhir ini dihebohkan dengan ekspose Walikota tentang keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya.
Dalam salah satu agenda yang diterima awak media, Pemerintah Kota Cilegon mengundang secara khusus para jurnalis untuk menghadiri pertemuan dengan Walikota Cilegon, Helldy Agustian.
“Agenda Rabu, 12 Februari 2025: 1. 11.30 Kunjungan dengan media nasional ke SMPN 13 Cilegon, RSUD Cilegon, dan TPSA Bagendung @ Sari Kuring Indah Cilegon (Titik Kumpul). (C1),” bunyi pesan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Helldy memamerkan salah satu keberhasilan pemerintahannya dalam membangun tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat.
Ia juga menjelaskan bahwa Kota Cilegon berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia dalam pengelolaan sampah.
“Kami berkompetisi untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia melalui Cipta Karya. Dengan luas tanah 1,1 hektare dan kapasitas 200 ton per hari, kita mendapat bantuan senilai Rp102 miliar, saat ini sedang dalam proses lelang,” jelasnya.
Namun, yang luput dari perhatian banyak orang adalah apakah bantuan dari Bank Dunia tersebut benar-benar hanya sekadar bantuan atau sebenarnya berbentuk pinjaman.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Fakta Banten, dilansir dari situs www.iswmp.id, bantuan yang diberikan Bank Dunia ternyata berupa pinjaman keuangan atau biasa disebut utang dengan nomor IBRD Loan No. 9024-ID.
“ISWMP merupakan proyek skala nasional atas pinjaman World Bank (IBRD Loan No. 9024-ID) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di 15 kota/kabupaten di Indonesia. Program ini fokus pada pengembangan sistem pengelolaan sampah secara lengkap, termasuk bantuan infrastruktur, penguatan regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan peningkatan peran serta masyarakat,” demikian keterangan tertulis di situs tersebut.
Azhar, seorang aktivis di Cilegon, mengungkapkan bahwa seharusnya kepala daerah dapat menahan diri untuk tidak terlalu memamerkan keberhasilan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
“Pemerintah harusnya peka, jangan menambah pikiran yang tidak-tidak. Apalagi pamernya dari hasil hutang, kan nggak elok,” ujarnya. (*/Ika)
