SERANG – Angka pengangguran di Provinsi Banten masih berada di posisi tiga tertinggi secara nasional. Berdasarkan data BPS, ada 8,09 persen warga yang tidak memiliki pekerjaan.
Persoalan pengangguran menjadi titik fokus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. Diperlukan penanganan komprehensif dalam menyusun program demi menekan angka penurunan pengangguran.
Sejauh ini, Disnakertrans Banten telah mampu menekan angka pengangguran. Sebab jika dibandingkan dengan data Agustus 2021, pengangguran di Banten mengalami penurunan yakni 8,98 persen.
Dalam mengurangi angka pengangguran di 2023, beberapa program telah dicanangkan mulai peningkatan sumber daya manusia hingga penyaluran kerja.
Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi mengatakan, setidaknya ada tiga program yang bakal digencarkan demi menekan angka pengangguran. Di antaranya, membuka pemagangan, latih skill kerja, dan buka bursa kerja di Jepang.
1. Pemagangan
Kompetensi kerja sangat diperlukan perusahaan sebagai standardisasi penilaian. Dengan program ini, masyarakat dilatih dengan profesional.
Bahkan rencananya, kegiatan pemagangan akan dilaksanakan secara nasional. Bagi masyarakat yang berprestasi, kemungkinan akan dilirik perusahaan.
“Tahun depan ada program pemagangan dan rencananya secara nasional,” katanya.
Kendati, pihaknya tidak menjanjikan masyarakat yang mengikuti program ini bakal langsung diambil perusahaan untuk bekerja.
Mengingat, pemagangan bagian dari atmosfir kondisi kerja yang sesuai dengan standardisasi kebutuhan perusahaan.
“Nggak (ada jaminan disalurkan ke perusahaan). Pemangangan dalam arti memberikan atmosfir bekerja. Kalau berbprestasi ada kemungkinan direkrut,” ujarnya.
2. Pelatihan Kerja
Septo menyatakan akan memaksimalkan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Latihan Kerja (Laker) untuk membentuk skill masyarakat.
Bagi yang mengikuti latihan ini, masyarakat bukan hanya saja dilatih untuk memenuhi kebutuhan kompetensi perusahaan, juga diarahkan guna membuka usaha secara mandiri.
Bahkan pihaknya turun ke desa-desa menggandeng komunitas agar membuka potensi skill mengembangkan UMKM.
“Kita pelatihan berbasis kompetensi di UPT Laker, ada pelatihan berbasis komunitas mendatangi tiap desa,” ucapnya.
Nantinya, pola penekanan angka pengangguran perlu kolaborasi dengan intansi lain, seperti Dinas Pertanian dan penyalularan di UMKM.
“Untuk mengecilkan tingkat pengangguran ada di Disnakertrans, Dinas Pariwisata, UMKM, nanti baru dilihat di Februari 2023,” ungkapnya.
3. Buka Bursa Kerja Khusus
Program ini bagian dari tantangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Sebab ada 5 ribu kuota perawat yang dibuka Jepang.
Namun kendalanya ada pada syarat lolos masuk bursa kerja tersebut, harus menguasai bahasa Jepang agar dapat beradaptasi cepat.
“Ada namanya bursa kerja khusus. Tapi sekarang ini kita fokus ke sekolah perawatan karena di Jepang ada tantangan 5 ribu perawat syaratnya harus bahasa jepang di N4 kalau tofl 450,” paparnya.
Tapi Septo tidak kehabisan akal, kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta akan ditempuh demi memfasilitasi masyarakat yang memiliki minat kerja di Jepang.
“Kta kerjasama dengan LPK karena kalau Balai Later kita dengan PNS belum ketemu kerjasama dengan kita tapi kalau balai swasta sudah banyak,” jelasnya. (ADV)
