SERANG – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Ade Rohman menyampaikan, pertumbuhan ekonomi regional Banten pada Triwulan IV-2021 mencapai 5,19 persen (y-on-y) atau secara keseluruhan tahun 2021 mencapai 4,44 persen (c-to-c).
Menurutnya, pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi di Banten.
Kemudian kata dia, Inflasi Tahun Kalender bulan Januari 2022 masih terjaga pada 2,16 persen, sedangkan tingkat inflasi bulanan mencapai 0,59 persen. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2022 sebesar 119,6, lebih tinggi Desember 2021 sebesar 118,3, dimana dari beberapa kota yang di survei peningatan IKK tertinggi berada di Banten.
Untuk PMI manufaktur lanjut dia, Indonesia dinilai tetap berada di level ekspansif (53,7), selain itu Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2022 sebesar 211,0 atau tumbuh secara tahunan 16,0 persen (yoy).
“Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik bagi kinerja APBN di awal 2022. Kinerja positif APBN diharapkan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya walaupun di sisi penerimaan diperkirakan tidak sekuat bulan Januari,” ujarnya dalam keterangan tertulis, pada Jumat (25/2/2022).
Untuk posisi Neraca Perdagangan (NP) di Banten Tahun 2021 adalah Netto negatif USD23,51 miliar. Tren NP menunjukkan kata Ade, posisi netto negatif yang semakin melebar di akhir tahun anggaran 2021.
“Netto negatif NP tahun 2021 lebih tinggi 36,92 persen dibandingkan NP tahun 2020, kondisi ini mengindikasikan bergeraknya geliat ekonomi Banten mengingat impor di Banten didominasi oleh bahan baku,” ungkapnya.
Sementara, Tren ekspor tahun 2021 sejak memasuki bulan Mei menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2020.
Dikatakannya, total ekspor Banten tahun 2021 sebesar USD14,41 miliar, naik 7,2 persen dibandingkan tahun 2020. Ekspor Banten tahun 2021 didominasi sektor non migas sebesar USD14,39 miliar (99,86 persen), sisanya sebesar USD0,02 miliar (0,14 persen) adalah sektor migas.
Adapun tren impor sepanjang tahun 2021 menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Total impor tahun 2021 sebesar USD37,92 miliar, naik 39,3 persen dibandingkan tahun 2020.
“Impor Banten tahun 2021 didominasi sektor non migas sebesar USD32,08 miliar (84,60 persen), sisanya sebesar USD5,85 miliar (15,4 persen) adalah sektor migas,” tambahnya.
Pada bulan Januari 2022, netto negatif Neraca Perdagangan sebesar USD 1,95 Miliar atau menguat 37 persen dibanding bulan Desember 2021. Perbaikan netto NP bulan Januari 2022 dikarenakan membaiknya netto dari sektor migas yang tumbuh USD 0,14 miliar serta sektor non migas yang juga tumbuh USD 0,99 miliar.
Dia menuturkan, pada bulan Januari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik, Realisasi belanja negara di Banten sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai Rp1,47 triliun atau 5,85 persen dari alokasi target APBN sebesar Rp25,19 triliun.
Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Realisasi Belanja K/L TA 2022 per 31 Januari 2022 mencapai 2,63 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama TA 2021 yang mencapai 3,44 persen. Kemudia realisasi Belanja Modal hanya mencapai 0,92 persen, sedangkan pada Januari TA 2021 terealisasi 4,80 persen.
Menurutnya, Menteri Keuangan telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2022 pada pimpinan K/L yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu: (1) Perbaikan Perencanaan; (2) Percepatan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek; (3) Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa; (4) Percepatan Penyaluran Dana Bansos dan Banper yang tepat sasaran; dan (5) Peningkatan Monitoring dan Efektivitas Belanja.
“Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran bansos untuk penanganan kemiskinan ekstrem, dan pelaksanaan berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” terangnya.
Selanjutnya, penyaluran TKDD di Banten kata dI, sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp178,56 miliar atau hanya 1,13 persen dari alokasi tahun 2022. Realisasi tersebut turun 80,87 persen dibadingkan periode yang sama Tahun Anggaran yang lalu.
“Hanya Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang terdapat realisasi, sedangkan DAK Fisik, Dana Insentif Daerah, DAK Non Fisik, dan Dana Desa belum ada realisasi,” jelasnya.
Selanjutnya, pendapatan Negara disebut melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu, dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan implementasi reformasi struktural.
Sampai dengan akhir Januari 2022 kata Ade, pendapatan negara tercapai sebesar Rp6,12 triliun atau 9,51 persen dari target di Banten sebesar Rp64,33 triliun. Pendapatan Negara sampai dengan 31 Januari 2022 tumbuh 23,58 persen (yoy).
Kemudian, untuk Surplus regional Banten hingga 31 Januari TA 2022 mencapai Rp4,64 T, tumbuh cukup sangat tinggi mencapai 27,28 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini menunjukkan signifikansi kontribusi perekonomian Banten terhadap perekonomian Nasional dan akselerasi pemulihan perekonomian Banten.
Lebih jauh Ade memaparkan, bahwa realisasi Pendapatan APBD tujuh Pemda dari sembilan Pemda se-Banten (kecuali Kab Pandeglang dan Kota Cilegon) hinggs 31 Januari 2022 sebesar Rp751,35 miliar (3,18 persen).
Demikian didominasi oleh pendapatan Pajak Asli Daerah (PAD) dengan proporsi 76,15 persen dari Total Pendapatan Daerah. Proporsi TKDD sebesar 67,02 persen terhadap Total Target Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Pemda se-Banten.
Selanjutnya realisasi Belanja APBD hingga 31 Januari 2022 sebesar Rp725,06 miliar (6,46 persen) didominasi oleh komponen Belanja Pegawai dengan proporsi 48,05 persen dan Belanja Lainnya sebesar 34,25 persen. Kinerja APBD ketujuh Pemda di Banten tersebut sampai dengan 31 Januari 2022 menghasilkan Surplus Anggaran hingga 31 Januari 2022 tercatat sebesar Rp26,29 miliar.
“Seluruh komponen Kemenkeu di Banten berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan kualitas Belanja Pemerintah dan memperkuat sinergi dengan Pemda untuk mempercepat akselerasi Belanja Daerah dan menggali potensi pendapatan di daerah, serta mendorong optimalisasi penggunaan SILPA TAYL yang mencapai Rp15,03 T agar dapat segera dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/Faqih)
