6 Kali ke Kantor Perkim Banten Namun Tak Ada Jawaban, Warga Pandeglang Tagih Janji Program RTLH

SERANG – Sejumlah warga Kabupaten Pandeglang mendatangi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (11/5/2026).

Kedatangan mereka untuk menagih janji dinas tersebut atas realisasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Perwakilan Warga Pandeglang, Ridwan mengaku sudah enam kali bulak-balik ke kantor Dinas Perkim Banten guna menagih janji tersebut.

Ia menceritakan, saat itu mengadu kepada Presiden Prabowo berkaitan dengan perbaikan sejumlah rumah di 4 Kecamatan yang meliputi Pulosari, Menes, Jiput, Cikedal.

“Saya sendiri bikin surat untuk Bapak Presiden tanggal 18 November. Turun suratnya tanggal 20 November. Alhamdulillah sudah 2 hari sudah ditandatangani sama Bapak Presiden. Lalu turun ke Bupati Pandeglang Bu Dewi, sudah tanda tangan,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya menceritakan, saat itu sudah dilakukan pengecekan lokasi rumah oleh pegawai Perkim Pandeglang.

“Namanya Juwan sama Dadan. Beliau sudah janji satu rumah itu 75 juta per unit, itu akan kerja sama sama Korem. Kata pihak dari Perkim Pandeglang, Insya Allah Pak haji, akhir Januari sampai akhir Februari mau dibangun,” kata dia.

Kata Ridwan, ternyata waktu yang dijanjikan meleset. Berjanji lagi lah pegawai tersebut dan menyebut nama Perkim Provinsi Banten. Waktu yang dijanjikan pasca lebaran tahun ini.

“Ternyata beliau omdo, (ada) kesalahan beliau. Udah itu beliau udah janji lagi sama pihak saya sendiri, sama pihak yang 12 Rumah program RTLH itu. Bilangnya akan dibangun sama pihak Perkim Provinsi lebaran ini,” kata dia.

Kini Ridwan bersama warga lainnya menagih janji pada Perkim Banten dan Pandeglang atas kejelasan pembangunan rumah yang sudah rusak.

“Perkim yang menjanjikan dari Perkim Pandeglang sama pihak Perkim Provinsi. Sedangkan di situ (surat) sudah ada nama-nama para pejabat, tembusannya Sekda, Beppeda,” ujarnya.

“4 warga dari kecamatan kondisinya (rumahnya) hancur parah, sudah nunggu-nunggu. Saya sendiri sudah 6 kali ke sini tidak ada jawaban dari pejabat-pejabat,” keluhnya.

Ia meminta solusi dan jalan terbaik agar Pemerintah Provinsi Banten melihat langsung kondisi warga yang rumahnya kian memprihatinkan.

“Apalagi Gubernur Banten waktu kampanye katanya supaya melihat Banten, intinya mengayomi,” tambah Ridwan.

Terpisah, hingga berita ini diturunkan, pihak Perkim Provinsi Banten saat dikonfirmasi kepada Kadis Rahmat, yang bersangkutan belum merespon terkait keluhan warga tersebut.***