SERANG-Belasan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten masih kosong.
Terakhir pada Rabu (19/2/2025), sebanyak 14 pejabat Pemprov Banten mendapat tugas baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Menanggapi ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menuntut proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan, melibatkan publik, serta memastikan tidak ada transaksi politik.
“Pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Banten harus berbasis profesionalisme, bukan titipan elite,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman, Rabu (5/3/2025).
Ia juga mendesak kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk membuka seluruh proses seleksi jabatan kepada publik.
Ia mengancam, apabila tak ada keterbukaan dan kongkalikong jual beli jabatan, maka HMI Cabang Serang bakal melakukan aksi.
“Jika ada indikasi jual beli jabatan, kami pastikan HMI Cabang Serang akan kembali menggelar aksi yang lebih besar,” lanjut Eman.
Selain persoalan jabatan OPD, HMI Cabang Serang juga menuntut pemerintahan baru membuka akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat terkait program-program strategis daerah, termasuk program pendidikan gratis.
Ia menilai program pendidikan gratis harus dijelaskan secara rinci, mulai dari sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga jaminan kualitas pendidikan.
“Jangan jadikan pendidikan gratis sekadar janji politik tanpa arah. Kami minta ada penjelasan terbuka agar masyarakat tahu bagaimana skema pendidikan gratis ini dijalankan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan di Banten,” tutupnya. (*/Ajo)