SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memimpin apel Hari Kesadaran Nasional lingkup Pemprov Banten bulan Februari 2020 di lapangan sekretariat daerah Pemprov Bante, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (17/2) pagi.
Wagub tampak secara keras memperingatkan para bawahannya para ASN di lingkungan Pemprov Banten untuk mejalankan fungsinya melayani masyarakat secara baik, alias tidak asal gugur kewajiban atau asal-asalan.
Terkait penilaiannya itu, di antaranya pada akhir sambutan Wagub mengkonfirmasi apakah OPD (organisasi perangkat daerah) bidang kebencanaan yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah memiliki call centre untuk memudahkan masyarakat menghubungi jika terjadi bencana di wilayahnya.
“Coba saya mau tanya ini, Pak Plt (Plt Kepala BPBD Banten Kusmayadi) kalau BPBD sudah punya call centre belum? Kemarin saya dapat telepon dari masyarakat kalau mereka minta dibantu disediakan pompa air untuk menyedot banjir karena di wilayahnya terjadi banjir,” kata Wagub ke arah Kusmayadi yang berdiri di barisan kepala OPD.
“Ada gak? Coba saya mau telepon sekarang,” kata Wagub lagi setelah sekian lama tak mendapati jawaban yang pasti dari Kusmayadi dan anak buahnya mengenai keberadaan call centre tersebut. “Sudah kalau memang gak ada, bilang, ‘gak ada Pak, nanti kami akan buat,’” kata Wagub lagi.
Advert
Masih terkait kebencanaan, Wagub mengungkapkan, dirinya juga tak kunjung mendapatkan laporan yang diminta mengenai data pasca-bencana banjir bandang di Lebak. Padahal, kata dia, selain sudah disampaikan kebutuhan data tersebut saat rapat koordinasi dirinya dengan OPD terkait beberapa pekan lalu, data tersebut juga sangat dinanti oleh pemerintah pusat.
“Ini sampai Pak Wapres (Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin) kemarin tanya data itu ke saya, pemprov masih belum punya,” kata Wagub masih dengan nada tinggi.
Data dimaksud, kata Wagub, adalah data mengenai kebutuhan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait penanganan pasca-bencana yang meliputi data kebutuhan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan data mengenai kerusakan hutan serta langkah penanganan reboisasi yang perlu dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
“Padahal semua itu sudah saya minta dalam rapat dua minggu lalu,” ujar Wagub lagi.
Untuk diketahui, peringatan keras Wagub ini sudah dimulai sejak awal memberikan sambutan pada apel tersebut. Setelah membuka kata sambutan dengan salam, Wagub langsung meminta klarifikasi tentang absensi kehadiran peserta apel kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Sebelum kemana-mana, ini coba saya mau tanya itu tadi pemimpin apel mnyebut peserta apel 300. Tapi saya cek tadi absensinya hanya 170-an. Mana ini yang benar ini Pak Kaban (Kepala BKD Banten Komarudin)?” sergah Wagub.
Menurut Wagub, dirinya dan Gubernur Banten (Gubernur Banten Wahidin Halim) kerap kali menerima laporan yang tidak utuh atau berbeda-beda dari para bawahannya. Wagub menyoroti persoalan simpang-siurnya pelaporan dan fenomena asal laporan tersebut terjadi hampir di seluruh OPD di Pemprov Banten selama ini.
“Kemarin itu ada beberapa staf di OPD yang dipindahkan ke sekolah-sekolah, tapi tidak ada laporannya ke pimpinan (Gubernur & Wakil Gubernur). Mungkin maksudnya baik, tapi pola kerja seperti itu ya salah!” tegas Wagub.
Wagub kemudian berulang kali menegaskan bahwa para ASN di lingkungan Pemprov Banten harus memperbaiki pola kerja yang demikian dengan memperbaiki komunikasi, baik antar OPD maupun komunikasi kepada pimpinan. Wagub juga mengingatkan, bahwa para ASN tersebut bekerja dalam rangka mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yakni Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang tertuang dalam RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022.
“Jadi jangan asal-asalan! Jangan kira saya gak bisa marah, dan kalau Pak Gubernur marah kan tahu sendiri,” kata Wagub. (*/Red)
