SERANG – Dinas Pariwisata Provinsi Banten menargetkan dua program prioritas pada tahun ini hingga empat tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Banten, Paundra Bayyu Ajie, mengatakan pihaknya memilih fokus pada target yang realistis dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pemerintah daerah.
“Tidak usah muluk-muluk, kami fokus dua poin utama dulu yang bisa benar-benar diwujudkan,” ujarnya. Saat ditemui di ruangannya, Rabu (29/4/2026).
Target pertama adalah memaksimalkan potensi sejumlah situ atau danau yang telah dibangun maupun akan dikembangkan agar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Paundra, saat ini terdapat dua situ yang sudah menjadi perhatian, yakni Situ Gede di Kota Tangerang dan Situ Cikoncang di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.
Selain itu, terdapat satu calon lokasi lain yang dinilai memiliki potensi besar dan akses jalannya mulai tersentuh pembangunan.
“Sayang kalau potensi yang ada tidak kita garap. Situ ini aset pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga harus dimaksimalkan untuk menghasilkan PAD,” katanya.
Untuk pengelolaannya, Dinas Pariwisata Banten berencana menjajaki kerja sama dengan lembaga masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Dengan pola tersebut, pemerintah berharap pengelolaan destinasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus memberi pemasukan bagi daerah.
Target kedua adalah mendorong perbaikan manajemen pengelolaan seluruh destinasi wisata di Banten.
Paundra menjelaskan, hingga kini masih terdapat sejumlah destinasi wisata yang belum memiliki izin operasional lengkap, terutama yang dikelola perorangan maupun swasta.
“Kami akan dorong agar mereka berizin. Ini penting untuk membantu administrasi pengelola sekaligus penataan destinasi,” ujarnya.
Selain perizinan, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perbedaan data jumlah kunjungan wisatawan antara pengelola, Pokdarwis, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Dinas Pariwisata.
Untuk mengatasi persoalan data yang belum sinkron, Dinas Pariwisata Banten akan mengintegrasikan seluruh data melalui Sistem Manajemen Pariwisata Daerah (Simparda).
Sebagai terobosan baru, setiap destinasi nantinya akan menggunakan sistem pemindaian QR code bagi pengunjung.
Saat wisatawan datang, mereka cukup memindai barcode yang tersedia. Data kunjungan akan langsung masuk ke sistem pemerintah.
“Tujuannya agar data pengunjung lebih riil, mulai dari jumlah wisatawan, asal pengunjung, hingga destinasi yang dikunjungi,” jelasnya.
Ia menegaskan, pengumpulan data kunjungan bukan semata-mata untuk kepentingan pajak, melainkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor pariwisata secara akurat.
Dengan dua fokus utama tersebut, Dinas Pariwisata Banten berharap sektor pariwisata di daerah dapat tumbuh lebih tertata, profesional, dan memberi manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.***
